Home / NEWSSUMUT / PMII Desak DPRD Labuhanbatu Tolak Tegas UU MD3

PMII Desak DPRD Labuhanbatu Tolak Tegas UU MD3


Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Labuhanbatu berunjukrasa menolak UU MD3, Kamis (8/3/2018) di Gedung DPRD setempat. Dalam aksinya, para mahasiswa dari sejumlah Universitas memakai almamater biru itu mengusung sejumlah tuntutan. [edisiMedan.com/Julianto]

EDISIMEDAN.com, RANTAUPRAPAT – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Labuhanbatu berunjukrasa menolak UU MD3, Kamis (8/3/2018) di Gedung DPRD setempat.

Dalam aksinya, para mahasiswa dari sejumlah universitas memakai almamater biru itu mengusung sejumlah tuntutan.

Diantara tuntutan pengunjukrasa, menyatakan pengurus cabang PMII Labuhanbatu secara tegas menolak pasal pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi Undang Undang MD3.

Pengurus Cabang PMII berpandangan setiap warga negara berhak memberikan kritikan terhadap kinerja anggota dan lembaga DPRD.

Adapun ekspresi yang berbeda-beda dalam memberikan kritikannya tidak boleh dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap anggota dan lembaga UPRD. Apalagi sampai dijerat dengan hukum.

Dalam selebaran statmen PMII yang dibagikan kepada masyarakat, pengurus cabang PMII mengaku siap membela warga negara yang menjadi korban kriminaliasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan.

Baca Juga:  Penyewa Ruko Diponegoro Direlokasi, Salon “Kaca Gelap” di Imam Bonjol akan Dibongkar

Kemudian, Pengurus cabang PMII Labuhanbatu Raya meminta kepada DPRD Labuhanbatu agar membuat surat penolakan UU MD3.

Dalam aksi damainya, mahasiswa dikawal aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Labuhanbatu.

Massa akhirnya diterima di ruangan Komisi A DPRD Labuhanbatu. Ketua PMII Labuhanbatu Adam Jordan Simanjuntak didampingi Korlap Arizal Siagian dan sejumlah aktivis PMII Labuhanbatu, mengaku menolak UU MD3. Khususnya sejumlah pasal pada revisi UU itu.

Diantaranya, Pasal 245 dan Pasal 122. Mereka mengkritisi pasal itu. Khususnya, sekaitan prosedural pemanggilan anggota DPRD yang tersandung hukum. Serta, sikap anti kritik DPRD.

“Dalam UU MD3 tidak boleh mengkritik anggota dewan,” ujar Adam Jordan.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Labuhanbatu, Elya Rosa Siregar dan Siti Rohaya mengaku akan menampung aspirasi para demonstran. Dan mencoba membawakan hal itu ke dalam rapat Komisi A.

Baca Juga:  Gelar OTT, KPK Tangkap Sejumlah Anggota DPRD

“Kita akan menyampaikan ke Ketua DPRD Labubanbatu dan Komisi A akan melakukan rapat dalam pembahasannya,” ungkap Elya Rosa.

Hasil dari rapat itu nantinya, kata mantan Ketua DPRD Labuhanbatu ini akan disampaikan kepada pihak PMII Labuhanbatu dan selanjutnya akan mengundang perwakilan demonstran ke Komisi A DPRD Lahuhanbatu. [julian]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up