Home / COMMUNITY / PN Medan Sidang Lapangan di Aceh Sepakat

PN Medan Sidang Lapangan di Aceh Sepakat


SIDANG LAPANGAN. Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang lapangan terkait perkara gugatan DPP Aceh Sepakat terhadap Pengurus Yayasan Aceh Sepakat (YAS) versi Akte No 13 Tahun 2011 di Aceh Sepakat di Jalan Mengkara 2, Medan Petisah, Jumat (27/7/2017).

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang lapangan terkait perkara gugatan DPP Aceh Sepakat terhadap Pengurus Yayasan Aceh Sepakat (YAS) versi Akte No 13 Tahun 2011, di Aceh Sepakat di Jalan Mengkara 2, Medan Petisah, Jumat (27/7/2017).

Sidang lapangan ini dipimpin Hakim Muchtar Amin (Ketua) didampingi Fahren dan Emi Restika sebagai hakim anggota. Turut dihadiri kuasa hukum DPP Aceh Sepakat Sopian Adami SH dan kuasa hukum YAS versi “Akte 13”, Faisal Putra SH.

Sidang lapangan digelar di lokasi perkantoran DPP Aceh Sepakat, Balai Raya Aceh Sepakat, Masjid Raya Aceh Sepakat dan gedung lainnya itu, karena bagian dari aset Aceh Sepakat yang termasuk dalam perkara gugatan dengan nomor register70/pdt.G/2017/PN Medan tertanggal 9 Februari 2017.

Sopian Adami menjelaskan, perkara gugatan ini bermula dari munculnya Yayasan Aceh Sepakat dengan akte pendirian No 13 tertanggal 27 Oktober 2011 dibuat oleh Fauzi Hasballah dan Irfan Mutyara di hadapan Notaris Fenty Iska SH SpN.

Baca Juga:  Terlibat Narkoba, Aipda Abdul Kholik Dihukum 10 Tahun Penjara

Lantas yayasan yang notabene didirikan atas nama pribadi warga Aceh itu mengklaim aset-aset Aceh Sepakat sebagai milik yayasan tersebut.

Padahal jauh sebelum yayasan versi Akte 13 berdiri, sudah ada Yayasan Aceh Sepakat berdasarkan akte nomor 25, tanggal 24 Agustus 2001 dibuat dihadapan Notaris Lila Meutia SH MKn di Medan.

Yayasan Aceh Sepakat Akte nomor 25 Tahun 2001 itu didirikan oleh 5 unsur di organisasi Aceh Sepakat, yakni DPP Aceh Sepakat (diwakili Joefly Joesoef Bahroeny selaku Ketua Umum saat itu), Dewan Meusapat (diwakili Irfan Mutyara selaku Ketua Umum saat itu).

Selain itu, panitia Pembangunan Masjid Raya dan Balai Raya Aceh Sepakat (diwakili) Mustafa Sulaiman selaku Ketua Panitia saat itu), Dewan Pimpinan dan Dewan Pimpinan Cabang II Aceh Sepakat Medan (diwakili Ketua DewanPimpinan Cabang II), dan DPP Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara/IKWASU(diwakili Ketua Umum dan seorang Ketua DPP saat itu).

Baca Juga:  Gelapkan Puluhan Mobil, Nova Zein Diganjar 40 Bulan Kurungan

Atas dasar itulah Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat periode 2013-2018 HM Husni Mustafa SE – HT Bahrumsyah menggugat keabsahan Yayasan Aceh Sepakat versi Akte 13 Tahun 2011 ke pengadilan, termasuk hak-hak kepemilikan aset-aset Aceh Sepakat.

Sopian Adami menegaskan seluruh aset yang berada di areal kompleks AcehSepakat di Jalan Mengkara, di antaranya perkantoran, Masjid Raya, Balai Raya dan ruko merupakan milik organisasi Aceh Sepakat yang pengelolaanya diserahkan kepada Yayasan Aceh Sepakat Akte No 25 Tahun 2001.

BACA JUGA
PN Medan Kuatkan Kepengurusan Aceh Sepakat Pimpinan Husni Mustafa

“Namun belakangan ada yayasan samaberakte No 13 Tahun 2011 yangmengklaim sebagai pemilik aset-aset hasil wakaf masyarakat Aceh itu,” ujar Sopian.

Kata Sophian, sejak muncul yayasan versi Akte 13, DPP Aceh Sepakat tidak pernah menerima laporan tentang kegiatan maupun keuntungan dari hasil penyewaanBalai Raya Aceh Sepakat.

Baca Juga:  Pungli Dana Bos, Kepala Dinas Pendidikan Langkat Dituntut 14 Bulan Penjara

“Terhitung sejak 2011 ke atas, laporan pernah tidak ada lagi,” sebut Sopian.

Namun Faisal Putra selaku kuasa tergugat mengemukakan pendapat lain, seluruh aset di areal kompleks Aceh Sepakat milik Yayasan Kerukunan Aceh (YKA) yang pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Aceh Sepakat.

“Jadi pemiliknya YKA. Sedangkan Yayasan Aceh Sepakat hanya sebagai pengelola,” kata dia.

Muchtar Amin menjelaskan, sidang lapangan ini untuk melihat langsung objek yang didaftarkan dalam gugatan. Sidang ini akan dilanjutkan pada Rabu (2/8/2017) di PN Medan.

Sebelumnya, Sopian Adami selaku kuasa penggugat juga menjelaskan bahwa berdasarkan UU No 16 Tahun 2001 Jo UU No 28 Tahun 2004 tentang yayasan, jika ada perubahan di Yayasan Aceh Sepakat seharusnya terlebih dahulumendapat izin serta persetujuan dari pendiri yayasan sebelumnya. [fur]

Terkait


Berita Terbaru