PNS Dilarang Terima Parcel

17
Walikota Medan, Dzulmi Eldin saat launching icon Kota Medan di Adi Mulia Hotel Jalan Diponegoro Medan, Selasa (29/8/2017).

EDISIMEDAN.com, MEDAN: Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengeluarkan Surat Edaran No.003/5574 tanggal 8 Juni 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya. Dalam Surat Edaran itu, Wali Kota minta kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemko Medan agar menolak setiap pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan, pengusaha maupun masyarakat.

Dijelaskan Wali Kota, Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No.B/3794/GTF 00.02/01-13/06/2018 tentang Pencegahan Gratirifikasi Terkait Hari Raya. Dalam surat KPK itu, jelas Wali Kota, praktik saling memberi dan menerima hadiah dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dari sudut pandang sosial maupun adat istiadat.

“Atas dasar itulah saya minta mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemko Medan wajib menolak pemberian gratifikasi, termasuk terkait tunjangan hari raya (THR) dari rekanan atau pengusaha maupun masyarakat!” tegas Wali Kota di sela-sela acara buka puasa bersama dengan jajaran Dinas Kesehatan Medan di Jalan Rotan Medan, Jumat (8/6).

Apabila ada PNS yang menerima gratifikasi dalam keadaan tertentu dan terpaksa termasuk dalam hal THR, Wali Kota mengatakan, harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.

Kemudian terkait permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai THR baik secara lisan maupun tulisan, kata Wali Kota, KPK pada prinsipnya melarangnya. Pasalnya, penyalahgunaan wewenang itu merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dalam waktu singkat serta dalam jumlah wajar, jelas Wali Kota, sesuai dengan Surat KPK dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lainnya. Setelah disalurkan bilang Wali Kota, segera dilaporkan ke instansi masing-masing disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi pencerahannya. “Setelah itu instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” ungkapnya.

Di samping itu tegas Wali kota, seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan diminta untuk melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kenderaan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai mudik karena fasilitas itu digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

“Saya minta kepada sleuruh pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan dapat memberikan secara internal kepada para PNS di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menolak segala bentuk pemberian gratifikasi,” tandasnya. [mahbubah lubis]

Apa Tanggapan Anda?