Polisi Didesak Selidiki dan Tindak Teknisi Ponsel Tak Bersertifikasi

50

EDISIMEDAN.COM, MEDANAN : Di era ini, smartphone atau telepon pintar menjadi barang yang teramat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Bahkan keberadaannya nyaris menggeser posisi makanan sebagai kebutuhan primer yang menjadi asupan utama bagi tubuh.

Tak heran jika istilah nakal pun muncul. “Orang tidak akan mati kalau tidak makan. Tapi orang bisa gila atau bahkan mati kalau sekejap saja tak melihat handphone (hp)”.

Namun begitulah fakta sekarang. Karena berdasarkan penelitian, seseorang bisa menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari hanya untuk melihat smartphone miliknya, baik itu bentuknya android ataupun gadget.

Tapi tentunya, dengan pemakaian berdurasi tinggi itu, kemampuan ponsel akan lebih cemat melemah. Terlebih ketika diisi dengan berbagai aplikasi dan dokumen lain yang semuanya disimpan dalam telepon pintar itu. Kerusakan pun menjadi rentan.

Kalau sudah begini, pastinya akan membuat seorang pemilik smartphone bingung, panik dan akhirnya memilih buru-buru untuk secepatnya melakukan perbaikan.

Tak heran, seiring berjalan waktu, posisi teknisi smartphone pun sangat dibutuhkan.

Tapi sayangnya, untuk mendapatkan seorang teknisi telepon selular (ponsel) yang benar-benar memiliki kemampuan dan memiliki legalitas yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat (bersertifikasi), justru masih sangat langka di Indonesia.

Padahal persoalan ini telah ditegaskan dalam PP No 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi ( BNSP ) dan sebagaimana yg diamanatkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkompeten.

Dengan kata lain, seseorang layak menyandang status sebagai teknisi ponsel jika ia sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan lembaga berwenang atas profesinya tersebut.

Situasi inipun cukup mengkhawatirkan pengamat sosial Iskandar HP Sitorus, sekaligus sebagai salahsatu konsumen smartphone.

“Ini termasuk hal yang serius. Karena peran ponsel atau smartphone sekarang sudah mengeser posisi makanan pokok sebagai kebutuhan primer” ucapnya kepada wartawan usai membuka pelatihan teknisi ponsel yang digelarnya secara gratis di Posko kawan i
Iskandar HP Sitorus, Jl. SM Raja, Medan, Jumat (11/1/2019).

Kekhawatiran Iskandar pun semakin menjadi-jadi, karena ternyata hampir seluruh produsen ponsel yang menjual produknya dengan garansi perbaikan jika ada kerusakan dalam masa tertentu, justru teknisinya belum bersertifikasi.

“Ini jelas menjadi ancaman baru bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah bisa dipastikan sebagai konsumen ponsel. Karena ternyata, ketika ponsel kita rusak, tidak satupun teknisi yang bersertifikasi k yang dipekerjakan oleh toko atau produsennya” tegasnya.

Harusnya, lanjut pria bertubuh kecil ini, pemerintah sudah bisa mulai menyikapi peraturan tersebut. Apalagi keadaan ini bisa berdampak kerugian terhadap konsumen, terlebih dengan maraknya teknisi liar tak berlegalitas dan tidak memiliki kompeten, namun tetap bebas beraktivitas.

“Sudah jelas UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut” tandasnya.

Karena itu, pria yang kini maju sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra untuk DPR RI dari Dapil Sumut 1 Nomor 4 ini mendesak aparat kepolisian untuk segera memprioritaskan antisipasi terhadap masalah ini sebelum menjadi pemicu masalah baru di masa depan.

“Sama seperti yang saya katakan tadi, ini ancaman yang cukup berbahaya. Bagaimana seorang teknisi ponsel tanpa bersertifikat bisa menjalankan profesinya. Artinya, tak ada tanggungjawab etik dan hukum yang melekat kepadanya jika terjadi kerugian terhadap konsumen pemilik ponsel. Itu nyaris sama saja bisa disebut dengan teknisi ilegal. Ini sebaiknya jadi PR besar bagi aparat kepolisian. Tuntaskan masalah ini” pungkasnya.(Mahbubah Lubis)

 

Apa Tanggapan Anda?