Home / BINJAI / LANGKAT / SUMUT / Polres Langkat Abaikan Putusan MK Kasus Okor Ginting, PH Dengan Saksi Kanit Pidum Bersitegang

Polres Langkat Abaikan Putusan MK Kasus Okor Ginting, PH Dengan Saksi Kanit Pidum Bersitegang


EDISIMEDAN.COM,LANGKAT – Penyidik Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, dinilai telah abaikan dan tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Sesuai isi putusan MK tersebut, penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Hal itu terungkap, saat persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu 18 Agustus 2021 dengan agenda mendengar keterangan saksi Verbalisan dari penyidik unit Tindak Pidana Umum Sat Reskrim Kepolisian Polres Langkat.

Kuasa hukum terdakwa Seri Ukur Ginting alias Okor, Minola Sebayang menyatakan polisi langsung menetapkan kliennya sebagai tersangka, satu hari setelah dilaporkan ke Polres Langkat.

Minola juga mengungkap, ketika ditangkap polisi berjumlah ratusan orang dari rumahnya di Stabat, kondisi kliennya yang setiap berjalan harus dipapah, saat itu pingsan. Namun polisi tetap membopongnya ke Polres Langkat.

“Setelah ditangkap, klien saya langsung dijebloskan ke dalam penjara dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Minola.

Baca Juga:  Imbas Tahanan Kabur, Kacab Rutan Labuhan Bilik Dicopot

Karena adanya dugaan mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi itu, Minola mencecar pertanyaan kepada saksi Verbalisan, Kanit Pidum Polres Langkat Iptu Bram Candra terkait dasar polisi menetapkan Okor Ginting sebagai tersangka.

“Padahal, klien saya hanya dilaporkan kasus pasal 335 KUHP. Kasus itu bukan Extraordinary Crime (kejahatan luar biasa), kenapa langsung menjadi tersangka, padahal belum ada diperiksa sekalipun,” tanya Minola.

Namun, polisi yang menjabat Kanit Pidum Polres Langkat itu hanya menjawab bahwa sesuai S.O.P kepolisian, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa harus memeriksanya, apabila ada laporan dan bukti pendukung.

“Sesuai S.O.P kepolisian, sesuai gelar perkara yang dilakukan unit Tindak Pidana Umum disaksikan oleh Kapolres Langkat, Kasat Reskrim dan saya sendiri sebagai Kanit Pidum serta penyidik,” kata Bram.

Mendengar jawaban itu, Minola kembali bertanya apakah saksi (Bram) tidak mengetahui tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan April 2015 silam.

Baca Juga:  Menunggu Pembeli ‘Siputih’ Dirumah Kosong, Petani Diciduk Polisi

“Pokoknya semua sesuai dengan S.O.P kami (polisi). Saya tidak ada baca tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu,” jawab Bram.

Bahkan situasi sidang sempat memanas, karena Bram selalu menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan dan membuat opini ketika Minola bertanya masalah penangkapan Okor Ginting.

“Apakah klien saya, Okor Ginting pingsan ketika ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai,” tanya Minola.

Bram langsung menjawab, kalau semua itu hanya akal-akalan Okor Ginting. Bahkan Bram juga menyebut, kalau Okor Ginting melarikan diri saat kediamannya digrebek polisi.

“Pingsan ? pura – pura dia (Okor) itu. Waktu kami gerebek, dia lari dari rumah ke belakang,” kata Bram.

Suasana sidang mulai tidak kondusif, hakim Ketua As’ad Rahim Lubis,SH lalu berkata ini proses mencari ketegangan atau proses mencari kebenaran katanya kepada saksi Bram dan PH Minola Sebayang.

Usai persidangan Minola Sebayang kepada wartawan mengatakan, bahwa dia hanya mempertanyakan dasar pihak Pidum Sat Reskrim Polres Langkat, terkait penetapan Okor sebagai tersangka.

Baca Juga:  Direktur PDAM Binjai Taufik Diperiksa 3 Jam Di Unit Tipikor Binjai

“Akan tetapi, jawabannya (Bram Candra) selalu menyebutkan S.O.P. Makanya saya tanya, S.O.P yang mana ? Apa isinya ? Dia (Bram) bilang lupa, aneh jadinya,” kata Minola.

Melihat cara Iptu Bram Candra selama persidangan, pengacara kondang tersebut menyerahkan seluruh hasil persidangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada dalam persidangan.

“Tapi dalam hal ini, klien saya belum pernah diperiksa sama sekali sebagai terlapor namun telah ditetapkan sebagai tersangka. Disinilah kita sedikit bingung dasar penetapan tersangka,” ungkap Minola.

Setelah mendengar keterangan saksi Verbalisan, majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis dengan hakim anggota Sapri Tarigangan SH, Dicki Irvandi,SH dan Panitera Aslam Irfan Daulay menutup persidangan dan akan melanjutkannya pada Rabu, 25 Agustus 2021 pekan mendatang.

Sementara itu pihak Kejari Stabat telah menyerahkan surat penetapan saksi Susilawati Sembiring untuk penyidikan dengan dugaan berikan keterangan palsu saat persidangan ke pihak Polres Langkat. (op)

Terkait


Berita Terbaru