Home / SUMUT / “Pucuk Dicinta, Penjara pun Tiba”

“Pucuk Dicinta, Penjara pun Tiba”


Pucuk, istilah di Medan adalah uang. Pucuk juga berarti pemimpin. Dan pemimpin di Sumatera Utara dicintai banyak orang karena “pucuk” tadi. Sadar atau tidak sadar, lantaran mencintai “pucuk”, banyak pucuk pimpinan yang masuk penjara.

Oleh: @dedy_ardiansyah *

Dugaan tindak pidana korupsi pada segala bidang di Sumatera Utara telah memasuki masa kronis. Dalam kurun waktu sewindu (2007-2015), pejabat yang dijadikan tersangka dan divonis karena korupsi telah menyebar di 33 kabupaten/kota daerah ini.

Bahkan kasus korupsi di Sumut melibatkan berbagai lintas profesi. Mulai dari politisi, hakim, pengacara, pejabat daerah; gubernur, bupati, walikota, kepala dinas hingga camat maupun menteri yang berasal dari Sumatera Utara.

Kasus terakhir adalah penahanan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Bahkan prahara korupsi yang menjerat Gatot, jauh lebih dahsyat dibanding perkara Syamsul Arifin terkait korupsi APBD Langkat tahun 2007 silam.

Dalam kasus Bansos ini, oleh KPK, Gatot terjerat dalam tiga perkara. Pertama, perkara kasus suap Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Kedua kasus dugaan gratifikasi atas tersangka Rio Capella. Dan terakhir, bancakan kasus suap Bansos dan interpelasi di DPRD Sumut.

Dengan status tersangka itu, berarti Gatot sudah menyandang empat status tersangka sekaligus dalam kasus korupsi yang berbeda. Satu status lain oleh Kejaksaan Agung.

Pusaran korupsi Sumut yang dibawa Gatot ini bermula saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap pengacara Muhamad Yagari Bhastara alias Gerry dan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta panitera Syamsir Yusfan.

Suap itu berkaitan dengan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan diajukan Ahmad Fuad Lubis soal pengusutan kasus korupsi dana Bansos oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Belakangan, bos Gerry, Otto Cornelius Kaligis, ikut ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya giliran Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti, dijadikan tersangka karena menjadi dalang dari penyuapan itu.

Dalam pengembangannya, sengkarut korupsi Bansos dan APBD Sumatera Utara, juga melibatkan para tokoh politik lintas partai, tingkat daerah hingga nasional. Selain OC Kaligis ada pula Rio Capella, elit partai Nasdem yang turut menikmati ‘renyahnya” uang korupsi. Entah mereka menjadi korban, atau justru otak di balik kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho, biarlah KPK yang mendalaminya.

Lima Pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus penerima suap APBD dan hak Interpelasi.
Sementara dari hasil pengembangan terhadap perkara Gatot, KPK juga menjerat lima Pimpinan DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, sebagai tersangka dalam kasus penerima suap APBD dan hak Interpelasi.  Lengkapnya baca DI SINI

BUKAN BARANG BARU

Sesungguhnya, badai korupsi di Sumatera Utara bukan ‘barang’ baru lagi. Masih ingat dengan kasus Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, oleh KPK terkait korupsi APBD Langkat 2007 silam. Kemudian, penahanan Walikota Medan Rahudman Harahap, Abdillah, Wakil Walikota Medan Ramli Lubis.

Baca Juga:  KPU Binjai Perkenalkan Daulat Pemilih Daulat Daerah

KPK juga menahan Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha pada 11 Januari 2011 dalam kasus korupsi dana bencana alam, Bupati Madina Hidayat Batubara dalam perkara Operasi tangkap Tangan (OTT) KPK) tahun 2014.

Dan berbagai kasus korupsi lain yag melibatkan “orang-orang” Sumut dari berbagai lintas profesi.

Catatan saya, sejak tahun 2007 hingga awal November 2015, lebih dari 100-an pejabat, pengusaha, hakim, pengacara dan tokoh politik asal Sumatera Utara  tersandera korupsi.

Sebagian besar diantaranya sudah divonis dan kini menjalani kebebasannya. Selebihnya masih berstatus tersangka. Status tersangka ini disematkan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Data jumlah koruptor tersebut bisa jadi akan bertambah jika lembaga-lembaga hukum memiliki data akurat para tersangka dan terpidana korupsi di Sumatera Utara. Sayangnya pihak kejaksaan dan kepolisian enggan melansir jumlah resmi pejabat di Sumut yang terjerat korupsi.

Banyaknya pejabat Sumut yang terjerat kasus korupsi seperti membenarkan hasil survei Indonesian Corruption Watch (ICW) yang pernah menempatkan  Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Dalam sebuah laporan, ICW menempatkan Sumatera Utara sebagai provinsi paling tinggi kasus korupsinya. Bahkan, ICW menemukan tambahan aktor baru pelaku korupsi dana APBD. Jika yang sebelumnya didominasi anggota DPRD dan pejabat negara, sekarang di dominasi pihak swasta.

Demikian “ngerinya” gurita korupsi di Sumatera Utara ini. Pameo Sumut sebagai Semua Urusan Memakai Uang Tunai, akan sulit dihilangkan, jika; banyak orang yang terlalu mencintai “pucuk” tadi.

Kasus dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyeruak setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menangkap pengacara Muhamad Yagari Bhastara alias Gerry dan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta panitera Syamsir Yusfan. Suap itu berkaitan dengan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan diajukan Ahmad Fuad Lubis soal pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial ini oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Belakangan, bos Gerry, Otto Cornelius Kaligis, ditetapkan sebagai tersangka. Selasa pekan lalu, giliran Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti, dijadikan tersangka karena disangka menjadi dalang dari penyuapan itu.
Pengacara Muhamad Yagari Bhastara alias Gerry dan tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, Amir Fauzi serta panitera Syamsir Yusfan yang ditangkap KPK saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Inilah awal mula sengkarut korupsi Sumut yang menyeret banyak pihak.

Berikut Data Pejabat Sumut yang Terjerat Hukum

1. Gubernur Sumatera Utara/Mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin
Terpidana kasus penyelewengan APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar.

2. Walikota Medan/Mantan Sekda Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap
Terpidana  dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel tahun 2004 dan 2005  senilai Rp 1,5 Miliar.

3. Mantan Walikota Siantar, RE Siahaan Kasus Manipulasi 19 CPNS formasi tahun 2005. (Ditahan KPK)

4. Mantan Bupati Tobasa, Monang Sitorus
Divonis 1 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana Rp 3 miliar dana Kas Pemkab Tobasa.

5. Mantan Walikota Tanjung Balai, dr H Sutrisno Hadi SpOG
Sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Musabaqah Tilawatil Quran di Sumatera Utara  sebesar Rp 5,6 miliar. Namun pada 30 November 2011, Sutrisno Hadi meninggal.

6. Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha ditahan KPK 11 Januari 2011 dalam kasus  korupsi dana bencana alam.

7. Mantan Walikota Medan, Abdillah
Didakwa 5 tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe Morita dan  penyalahgunaan anggaran APBD Medan senilai Rp 50,5 miliar.

8. Mantan Wakil Walikota Medan, Ramli Lubis. Bersama-sama dengan Walikota, menyelewengkan dana APBD Medan dan divonis 5 tahun penjara.

9. Mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara divonis bersalah dalam kasus suap dan dihukum penjara 5,6 tahun.

10. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara nonaktif, menjadi tersangka di empat perkara berbeda yang ditangani KPK dan Kejagung. Saat ini kasus penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan.

Korupsi Politisi Sumut

Baca Juga:  Jadi Penyebab Macet Dan Rawan Laka Lantas, Tugu Adipura Kabanjahe Diminta Dipindahkan

1. Politisi PDIP, Panda Nababan.
Divonis 17 bulan dalam kasus cek pelawat pemenangan Dewan Gubernur BI Miranda Gultom.

2. Politisi PPP, Bahctiar Chamzah divonis majelis Hakim Tindak pidana Korupsi (Tipikor) selama satu tahun delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta. Pada 21 Januari lalu, mantan Menteri Sosial ini telah divonis bebas.

3. Politisi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun. Dugaan menerima suap Rp1 miliar terkait dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur.

4. Politisi PBB, MS Kaban, diperiksa dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Kasus SKRT merupakan program revitalisasi dan rehabilitasi hutan senilai Rp180 miliar dan diduga merugikan uang negara sekitar Rp13 miliar.

5. Politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay dalam kasus korupsi sapi Depsos melibatkan eks Mensos Bachtiar Chamsyah.

6. Politisi Demokrat, Sutan Batugana
Mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sutan dianggap terbukti menerima pemberian uang  sebesar 140.000 dollar AS terkait pembahasan APBN Perubahan 2013 dan penerimaan gratifikasi.

(7,8,9,10,11,12)
Saleh Bangun (Demokrat/eks Ketua DPRD Sumut), Chaidir Ritonga (Golkar/eks Wakil Ketua DPRD Sumut), Kamaludin Harahap (PAN/eks Wakil Ketua DPRD Sumut), Ajib Shah (Golkar/Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019) dan Sigit Pramono Asri (PKS/eks Wakil Ketua DPRD Sumut).  [Berita Baca: KPK Tetapkan Ketua DPRD Sumut Tersangka]

KADIS dan CAMAT

Baca Juga:  RS USU Kedatangan Penasihat Senior Presiden IDB Dr Hayat Sindi

1. Mantan Kadis Pariwisata Medan, Syarifuddin SH
Bersama empat pejabat lainnya, divonis 1,5 Tahun atas kasus penyewengan dana Festival Budaya Islam (FBI) Rp7,5 Miliar.

2. Mantan Ka BPN Sumut, Horasman Sitanggang
Divonis dua tahun penjara atas tindak pidana korupsi Proyek Pembaharuan Agraria Nasional  (PPAN) sebesar Rp 2 miliar lebih yang bersumber dari dana  APBN Tahun 2008.

3. Mantan Kadis Kesehatan Medan, Umar Zein
Divonis 2 tahun penjara akibat penyelewengan di Dinas Kesehatan Medan sebenar Rp 1,2 miliar.

4. Mantan Kadis Pendidikan Sumut, Taroni Hia
Dipidana 1 tahun karena melakukan penyelewengan dana penyelenggaran Ujian nasional tahun pelajaran 2006/2007 sebesar Rp 1,5 Milyar.

5. Mantan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ahmad Sofyan Hot Siregar, tersangka kasus penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009 senilai Rp1,1 miliar.

6. Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir, Aiden Napitupulu,  tersangka pembalakan liar

(7,8,9) Mantan Kabag Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Sergai, Tanten Suribaki tersangka proyek pembangunan fisik Pasar Dolok Masihul bersama dengan mantan pejabat Pembuat Komitmen di Kabupaten Sergei, Gatot SE dan mantan Camat Dolok Mashul, Fajar Simbolon.

10. Mantan Camat Medan Belawan, Ridho Pahlevi Lubis divonis bersalah dan kini telah bebas karena terlibat kasus korupsi pembangunan drainase di 11 kecamatan Kota Medan.

11. Mantan Pemegang Kas Sekda Tapsel, Amrin Tambunan, menjadi tersangka kasus korupsi TPAPD Pemkab Tapsel TA 2005.

(12,13,14)   Mantan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Albertus Manao dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kristian Wondo serta Rekanan Effendi Damanik jadi tersangka Pengadaan alat Kesehatan dan Obat Generik Kabupaten Nias Selatan.

15. Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Ahmad Sofyan Hot Siregar, tersangka kasus penyimpangan dana APBN tahun 2009 senilai Rp1,1 miliar.

16. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara (Labura), drg Azwar Matondang ditahan terkait dugaan mark up pinjaman kredit ke PT Bank Sumut Cabang Rantauprapat tahun 2004-2005 sebesar Rp 6 miliar.

17. Kepala Kesbang Linmas Provsu/Pj Walikota Siantar Eddy Sofyan tersangka dalam kasus Bansos Sumut bersama Gatot Pujo Nugroho. Kasusnya masih ditangani Kejaksaan Agung.  [Baca Juga: Kejagung Juga Tetapkan Eddy Sofyan Tersangka Bansos]

*Tulisan ini telah mengalami revisi dari tulisan saya sebelumnya di sini:

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up