Home / NEWSSUMUT / Puluhan Anggota Dewan Diperiksa KPK, Dua Agenda Paripurna Batal Digelar Di DPRD Sumut

Puluhan Anggota Dewan Diperiksa KPK, Dua Agenda Paripurna Batal Digelar Di DPRD Sumut


Dua agenda sidang paripurna di DPRD Sumatera Utara terpaksa ditunda pada Kamis (24/5/2018) lantaran puluhan anggota dewan diperiksa KPK di Kejati Sumut.

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Dua agenda sidang paripurna di DPRD Sumatera Utara terpaksa ditunda pada Kamis (24/5/2018) lantaran puluhan anggota dewan diperiksa KPK di Kejati Sumut.

Dua sidang paripurna yang batal dilaksanakan yakni dengan agenda Pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dan Gubernur Sumatera Utara tentang Ranperda Inisiatif DPRD Sumut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didahului dengan penyampaian Laporan Pembicaraan Pansus Pendidikan dengan pejabat yang dihunjuk oleh Gubsu.

Kemudian agenda yang kedua yakni Pembahasan rekomendasi DPRD Sumut terhadap Laporan panitia Khusus Pembahasan Tentang Aset Pemerintah Provinsi Sumtera Utara.

Sidang paripurna tersebut batal digelar karena dipastikan kehadiran dewan tidak quorum mengingat sebagian anggota dewan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho.

Baca Juga:  Usir Istri, Karyawan Kebun Dipolisikan

“Agenda paripurna ini memang sudah dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini yang mana memerlukan penuhnya, cukupnya, quorumnya anggota dewan. Namun berhubung karena situasi dan kondisi dan perkembangan yang ada yang tidak terbantahkan, yaitu adanya pemanggilan-pemanggilan pemeriksaan kepada anggota dewan oleh KPK. Maka agenda berikutnya tidak dapat kita laksanakan,” kata Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman.

Sebelumnya dua agenda ini dijadwalkan langsung digelar setelah paripurna istimewa dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BKP RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provsu Tahun Anggaran 2017 di DPRD Sumatera Utara. Namun karena keduanya merupakan paripurna pengambilan keputusan maka salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni kehadiran anggota dewan hingga memenuhi quorum sesuai tata tertib dewan yakni 2/3 dari total anggota dewan yang berjumlah 100 orang. [ska]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up