RAPBD Sumut 2018 Defisit Rp785 Miliar

Belanja Rp13,4 Triliun, Pendapatan Rp12,6 Triliun

1
148
Gubsu Tengku Erry Nuradi saat mengajukan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Selasa (28/11/2017). [edisimedan.com/istimewa]

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018, dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar di gedung DPRD Sumut, Selasa (28/11/2017).

Dalam nota keuangan RAPBD Sumut 2018 itu terungkap, RAPBB Sumut 2018 mengalami defisit keuangan sebesar Rp785 miliar. Defisit terjadi karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan.

Dimana besaran belanja daerah senilai Rp13,4 triliun sedangkan pendapatan daerah senilai Rp12,6 triliun.

Gubsu Tengku Erry menyebutkan, dalam RAPBD 2018 belanja daerah direncanakan sebesar Rp 13,47 triliun, yakni mengalami pertambahan Rp7,2 miliar atau 0,05 persen bila diibandingkan PAPBD 2017 yang sebesar Rp13,46 triliun.

Dari belanja daerah itu terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Untuk belanja tidak langsung pada PAPBD 2017 dianggarkan sebesar Rp8,56 triliun, direncanakan mengalami pertambahan sebesar Rp746,89 miliar atau 8,73 persen sehingga menjadi Rp9,3 triliun.

BACA JUGA

Pertambahan tersebut terdapat pada jenis belanja pegawai sebesar Rp67,17 miliar, belanja hibah Rp500,3 miliar, jenis belanja bantuan keuangan sebesar Rp400 miliar dan jenis belanja tidak terduga sebesar Rp 49 miliar.

Sedangkan jenis belanja bagi hasil pajak direncanakan menurun sebesar Rp269,68 miliar.

Sementara untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp 4,16 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp739,67 miliar atau 15,08 persen bila dibandingkan PAPBD 2017 yang dianggarkan sebesar Rp4,9 triliun.

Dikatakan Erry, penurunan belanja langsung sebagai akibat bertambahnya kebutuhan belanja tidak langsung untuk mendanai kegiatan Pilkada serentak tahun 2018 dan untuk rencana pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Jika kita lakukan pengurangan terhadap rencana jumlah target pendapatan daerah sebesar Rp 12,68 triliun dengan rencana belanja daerah sebesar Rp 13,47 triliun, maka dalam APBD tahun anggaran 2018 akan terdapat defisit sebesar Rp785 miliar. Apabila dibandingkan dengan PAPBD 2017 yang mengalami defisit Rp1,046 triliun, maka terdapat penurunan defisit anggaran sebesar Rp 261,93 miliar atau 25,02 persen,” jelas Erry.

Sementara untuk pendapatan daerah, direncanakan sebesar Rp12,68 triliun, meningkat sebesar Rp269,15 miliar atau 2,17 persen dari PAPBD 2017 yang ditargetkan sebesar Rp12,41 triliun.

Erry menjelaskan, pendapatan daerah yang mengalami peningkatan hanya bersumber dari kelompok pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan dari kelompok pendapatan dana perimbangan dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan.

Selanjutnya untuk pembiyaan daerah, pada RAPBD 2018 direncanakan sebesar Rp785 miliar dan dalam PAPBD 2017 sebesar Rp 1,04 triliun. Dengan demikian jumlah pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp 261,93 miliar atau 25,02 persen.

“Kami menyadari APBD Sumut tahun anggaran 2018 yang dituangkan dalam nota keuangan dan RAPBD ini belum memenuhi harapan kita semua, khususnya dewan yang terhormat. Namun kami mengharapkan kemakluman kita semua bahwa kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sangat terbatas,” ujar Erry.

Setelah penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2018 oleh Gubsu, maka rapat paripurna diskor untuk agenda pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi terhadap ranperda APBD tahun 2018. [ded]

Apa Pendapat Anda?