Ratusan Ribu Pemilih Terancam Tercoret di Pilgubsu, Bawaslu Sumut Usulkan Hal Ini

43
Pilkada Serentak 2018

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Ratusan ribu penduduk Sumatera Utara Potensi Pemilih terancam dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan ditetapkan 19 April 2018. Sebab, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum selesai memproses perekaman identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut mengusulkan penerbitan surat keterangan secara kolektif. Usulan ini guna mencegah penduduk yang memenuhi syarat kehilangan hak pilih pada 27 Juni 2018.

Karena diketahui ratusan ribu penduduk Sumatera Utara Potensi Pemilih terancam dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pilgubsu. Sebab, sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum selesai memproses perekaman identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).

“Kita tidak mau, karena kesalahan teknis dan sistem menghilangkan hak pilih masyarakat. Kita usukan agar Disdukcapil menerbitkan surat keterangan kolektif, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur Undang-Undang tentang administrasi kependudukan,” kata Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut Aulia Andri, Rabu (17/4/2018).

Usulan itu kata Aulia sudah disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan KPU Sumut, Selasa (16/4) kemarin, yang dihadiri Disdukcapil Sumut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lembaga lainnya.

“Pertama, kita harus selamatkan dulu masuk penduduk dalam DPT dengan surat keterangan kolektif. Sedangkan proses perekaman tetap berlangsung, hingga Penduduk memenuhi syarat memilih mendapatkan Surat Keterangan sebagai syarat memilih pada hari pemungutan suara,” katanya.

Usulan itu disampaikan setelah Bawaslu Sumut memantau dan menerima laporan dari Panwas Kabupaten/Kota. Laporan per 13 April 2018 masih 101.643 yang sudah proses perekaman, dari total 814.383 penduduk potensial pemilih non KTP-El.

“Dalam undang-unfang itu tidak ada disebutkan surat keterangan secara parsial. Jadi, bisa dilakukan secara kolektif. Kalau menunggu proses perekaman, yakin tidak akan selesai,” katanya. [ska]

Apa Tanggapan Anda?