Saksi Djoss Tolak Teken Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi

51
Saksi pasangan DJOSS menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang digelar KPU Sumut, Minggu (8/7/2018). Secara keseluruhan Rapat Pleno yang dimulai sejak pagi hingga jelang tengah malam itu berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Saksi pasangan DJOSS menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang digelar KPU Sumut, Minggu (8/7/2018). Secara keseluruhan Rapat Pleno yang dimulai sejak pagi hingga jelang tengah malam itu berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

Sesuai keputusan berita acara hasil rekapitulasi memutuskan menetapkan perolehan suara Pilgubsu 2018 tingkat Provinsi, paslon nomor urut 1 ERAMAS unggul dengan jumlah suara 3.291.137, sedangkan paslon nomor urut 2 DJOSS dengan jumlah suara 2.424.960.

Dari total paslon 5.806.867, jumlah suara sah 5.716.097 dan suara tidak sah : 90.770.

Namun saksi paslon nomor urut 2 menyatakan menolak penandatangan berita acara, dengan alasan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang belum diproses Gakkumdu.

“Terkait C6 yang tidak maksimal didistribusikan sehingga mengakibatkan ratusan ribu warga Sumut tidak dapat menggunakan hak pilihnya, namun kami tetap meminta salinan tersebut sebagai alat kontrol untuk kami,”terang Dame Tobing, saksi pasangan Djoss.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rachmawat Rasahan menyoroti soal perbedaan data pemilih tambahan pada daerah yang juga melaksanakan Pemilihan Bupati.

“Terkait hal ini, kami meminta KPU Kabupaten Kota untuk memastikan data mana yang digunakan untuk penghitungan rekapitulasi. Apakah data Pilgub atau Pilbup,” kata Syafrida.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Hardi Munthe menyoroti soal formulir c6 yang tidak didistribusikan. Jumlahnya mencapai 9 persen dari jumlah DPT 9,2 juta.

“Itu soal C6. Ini yang selalu menjadi masalah tiap pemilu” kata Hardi dalam rapat itu.

Berbagai laporan yang masuk ke Bawaslu sedang dalam proses penangan. Yang cukup mengejutkan, Bawaslu juga menemukan ada formulir C1 yang dirubah.

“Laporannya sudah ditangani, termasuk Deli Serdang. Di KPPS ada yang merubah C1. Itu ditemukan saat rekap di Deli Serdang,” katanya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak saksi paslon dan Bawaslu Sumut, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menjelaskan soal DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), yakni pemilih-pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun memiliki e KtP/Suket.

Benget menganggap bahwa, permasalahan e-KTP/Suket sebagai isu yang biasa didengar dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

“Isu terkait banyaknya pemilih yang belum memiliki e KTP/Suket merupakan isu yang biasa kita dengar,”terang Benget.

Namun demikian, KPU Sumut sudah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodir pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.

“Pengguna DPTb lebih sedikit dari DPT, pemilih yang memiliki e KTP boleh mencoblos, mendaftar ke TPS mulai jam 11.00 s.d 12.00 wib dan mulai memilih jam 12.00 s.d 13.00 wib, ke depan DPTb akan kita mutahirkan pada DPT Pemilu 2019,”jelas Benget.

Lebih lanjut Banget mejelaskan upaya lain yang dilakukan KPU Sumut terutama soal distribusi C6, bagi yang tidak memiliki C6 dibolehkan mencoblos hanya dengan membawa e-KTP.

“sebagaimana ketentuan memang C6 wajib didistribusikan kepada pemilih paling lambat H -3, H -2 dan H – 1, namun pemilih yang mendatangi KPPS harus pro aktif, namun begitu walau tanpa C6 kalau sudah terdaftar di DPT, dengan hanya menggunakan e KTP pemilih dibolehkan menggunakan hak pilihnya,”. Papar Benget.

Guna mengantisipasi kekurangan surat suara (susu), sesuai aturan kita tambah surat suara sebanyak 2,5 %. [zka]

Apa Tanggapan Anda?