SBY tak hadir, Sidang Gugatan Ardiansyah Putra di PN Binjai Batal Digelar

256
Dua Pengacara dari penggugat Munawar,SE dan Sabran Jauhari Hutabarat,SH tampak diabadikan saat berada di PN Binjai. (op)

EDISIMEDAN.com, BINJAI- Sidang gugatan yang diajukan anggota DPRD Binjai Ardiansyah Putra terhadap DPP Partai Demokrat di PN Binjai, Kamis (15/3/2018) batal digelar. Pasalnya tidak ada seorang pun dari pihak DPP Partai Demokrat yang hadir dalam sidang gugatan terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) itu.

Sedangkan pihak penggugat telah hadir di PN Binjai yakni dua pengacara Munawar,SH dan Sabran Jauhari Hutabarat,SH dari kantor hukum Rudi Alfahri Rangkuti,SH.

Gugatan Ardiansyah Putra,SE terhadap DPP Demokrat Pusat ini masuk dalam nomor register perkara 13 / 27/Pdt G/2018/PN Binjai.

Pengacara penggugat Sabran Jauhari Hutabarat,SH kepada Edisimedan.com di kantor PN Binjai, Kamis,(15/3) mengatakan sejak pagi mereka belum melihat satupun pihak tergugat dari DPP Demokrat yang datang di PN Binjai.

“Biasanya pihak tergugat akan hadir pada sidang ketiga karena belum ada tampak mereka disini apalagi ini sudah masuk persidangan pidana dan biasanya akan ada panggilan kedua untuk tergugat ,”jelas Sabran Jauhari Hutabarat,SH.

Karena pihak tergugat belum hadir maka dua pengacara dari penggugat meninggalkan kantor PN Binjai menunggu panggilan untuk sidang pertama di gelar PN Binjai.

“ Masih ada yang belum lurus ,”kata Sabran Jauhari Hutabarat,SH ketika di tanya berapa lama PN Binjai akan mengambil putusan soal gugatan mereka kepada mantan Presiden RI SBY.

Ketua DPC Demokrat Binjai HM Sajali ketika di temui di kantor DPRD Binjai tadi siang mengaku dirinya belum ada menerima undangan soal gugatan dari Ardiansyah Putra,SE itu. “ Saya belum ada terima undangan ,”kata HM Sajali lalu buru-buru pergi menemui tamunya.

Sementara itu seperti yang dikutip dari Suarakit.online, Ardian Putra,SE melalui kuasa hukumnya, Sabran Jauhari Hutabarat mengatakan dengan berprosesnya upaya hukum di PN Binjai, maka surat keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 79/SK/DPP-PD/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 serta surat DPC Partai Demokrat Binjai Nomor 019/DPC-PD/BJI/II/2018, maka PAW tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. [op]

Apa Tanggapan Anda?