Home / MEDAN TODAY / Sekda : OPD Harus Jeli & Faham Laksanakan Program Prioritas Di Tengah Pandemi Covid-19

Sekda : OPD Harus Jeli & Faham Laksanakan Program Prioritas Di Tengah Pandemi Covid-19


EDISIMEDAN.COM, MEDAN- Sekretaris Daerah Kota Medan (Sekda) Kota Medan Ir H Wiriya Alrahman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemko Medan agar dapat memaklumi kondisi keuangan Pemko Medan saat ini dan tidak memaksakan melaksanakan kegiatan mengingat fokus Pemko Medan sekarang untuk melakukan penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di Kota Medan sehingga semua upaya dan anggaran telah dialokasikan untuk penanganan tersebut.

Hal ini diungkapkan Sekda saat memimpin Rapat Pengarahan Atas Pelayanan Masyarakat dan Laporan Kondisi Keuangan Pemko Medan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan Jl Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (18/6) pagi. Rapat yang diikuti pimpinan OPD dan Camat Se Kota Medan ini membahas strategi dan langkah Pemko Medan dalam menghadapi situasi yang berat ditengah pandemi ini.

Sekda dalam arahannya mengatakan, pimpinan OPD harus jeli dan memahami kegiatan mana yang mendesak harus dilaksanakan mana yang masih bisa ditunda. “Kita selaku pimpinan OPD harus jeli dan paham mana yang prioritas, mana yang harus betul-betul dilaksanakan mengingat ketersediaan kas tidak banyak dan harus betul-betul dihemat agar Pemko Medan dapat tetap bertahan ditengah pandemi ini. Kebutuhan kita sekarang difokuskan menangani Covid-19 agar segera selesai dan tidak mewabah lagi,” ungkap Sekda.

Baca Juga:  Akhyar  : Ciptakan Lingkungan Yang Inklusif & Ramah Anak Di Kota Medan

Pengeluaran terbesar saat ini adalah belanja rutin dan belanja wajib seperti biaya listrik, air, termasuk penanganan Covid-19 serta dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada bulan Desember mendatang. “Pengeluaran yang harus dan wajib kita keluarkan harus tetap dikeluarkan meliputi belanja rutin pegawai, biaya wajib seperti listrik dan air, penanganan Covid dan Pilkada yang akan datang. Sebesar 35% sudah kita realisasikan. Kita masih berharap dari dana silpa tahun lalu jika dana tersebut tidak ada mungkin saat ini Pemko Medan sudah kolabs,” papar Sekda dalam arahannya.

Sekda juga mengingatkan, kepada OPD yang bertanggung jawab memakai dana penanganan Covid-19 agar berhati-hati dalam melaporkan pertanggungjawaban nya. “Saya tegaskan  kepada OPD yang melaksanakan Penanganan Covid-19 dan menggunakan dana penanganan tersebut agar betul berhati-hati dalam pelaporannya. Jangan sampai tidak melaporkan secara benar apalagi tidak ada laporan. Karena setiap dana yang dikeluarkan harus berdasarkan kebutuhan yang jelas dan dipergunakan semata-mata untuk menangani wabah Virus Corona ini,” ujar Sekda.

Baca Juga:  Walikota Medan Ganti Ratusan Kepsek dan Pengawas Sekolah

Senada dengan Sekda, Kepala Inspektorat Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay juga mengatakan OPD jangan dulu melaksanakan kegiatan yang tidak bersifat mendesak. “Disini kebijakan kita selaku pimpinan OPD diuji. Saya berharap kepala OPS mampu membuat skala prioritas mana kegiatan yang bersifat mendesak mana yang bersifat dapat ditunda. Hal ini dilakukan agar roda pemerintahan tetap dapat berjalan meski banyak kerikil yang menghadang selama pandemi ini. Saya juga mengingatkan pelaporan pertanggungjawaban tetap harus diperhatikan,” sebut Ikhwan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tengku Sofyan, memaparkan kondisi pendapatan Pemko Medan saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. “Selama ini PBB dan Pajak Restoran merupakan primadona pendapatan Kota Medan sekarang mengalami penurunan akibat yang ditimbulkan dari merebaknya wabah Virus Corona sehingga pendapatan Pemko Medan perbulan kurang dari 10% dari biasanya. Hal ini mengakibatkan terjadi defisit sebesar 24 Miliyar / bulan,” papar Sofyan.

Baca Juga:  Soal Pj Walikota Medan Belum Ditetapkan, Ini Kata Wagubsu

Tidak hanya dari sektor pajak, namun juga sektor dari dana bagi hasil yang biasanya diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan, padahal dari dana bagi hasil tersebut biasanya dialokasikan untuk memenuhi belanja pegawai. “Dana bagi hasil Pemprovsu kini juga tidak dapat menutupi kekurangan yang kita butuhkan. Tidak dapat juga dipungkiri Pemprovsu juga mengalami kesulitan dari hasil pendapatan mereka. Pajak kendaraan yang menjadi primadona pendapatan Pemprovsu juga mengalami penurunan. Untuk itu, kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang tahan dan lakukan skala prioritas serta cermat dalam menggunakan anggaran,” papar Sofyan.(Mahbubah Lubis)

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up