Seratusan Penilai Publik Ikuti Seminar Penilaian Dan Tata ruang

33

EDISIMEDAN.com, MEDAN: Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) MAPPI Sumbagut menggelar Seminar Penilaian Dan Tata Ruang kepada seratusan Penilai Publik yang dilaksanakan di Lantai 6, Gedung Keuangan Negara (GKN), Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 A, Medan, Senin (8/10/2018). Seminar yang dimulai pukul 08.30 Wib ini guna memberikan pembekalan kepada para penilai di Kota Medan terkait dengan prakteknya sehari- hari yang sangat membutuhkan informasi Tata Ruang dan Zonasi. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD MAPPI Sumatera Bagian Utara, Taslim kepada edisimedan.com.

“Dengan seminar ini Sehingga ketika para penilai melakukan penilaian, tentu yang dilahirkan adalah penilaian. Nilai itu tidak keliru. Karena Dia mendapatkan informasi tentang tata ruang dan zonasi,”Kata Taslim.

Ia juga menyebutkan bahwa di Kota Medan sangat sulit memperoleh akses informasi tentang penilaian dan tata ruang bahkan sangat terbatas. Sehingga melalui seminar ini, seperti yang dikatakan Benny Iskandar Perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Pemerintah kota medan bahwa kini ada website yang bukan hanya bisa diakses oleh penilai namun juga bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk mengetahui bahwa tanah atau bangunananya itu digunakan untuk apa dan batasan – batasan peraturannya seperti apa sehingga bisa memanfaatkan bagunananya semaksimal mungkin untuk memberi nilai manfaat bagi dia.

“Harapan sebagai penilai kami sangat membutuhkan ini, semakin dibukanya informasi ini tentu akan mendukung praktek kami sebagai penilai dilapangan,” papar Taslim lagi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan jika informasi tentang tata ruang tertutup, maka pihaknya akan susah untuk menentukan objek yang sedang dinilai, sudah sesuai pemanfaatannya atau belum, melanggar atau tidak. Sehingga dengan adanya informasi ini pihaknya menjadi sangat yakin dan pasti bahwa bangunan yang dibangun, atau bangunan yang menjadi objek penilaian ini sudah mengacu atau tidak terhadap suatu peraturan.

“Apalagi penilaian yang untuk memanfaatkan keuangan negara, kalau ini keliru dalam penilaian maka akan terjadi kerugian keuangan negara. Semakin kami mendapatkan sokongan informasi seperti ini, nilai yang kita keluarkan akan berkeadilan untuk semua. Sebab jika terjadi kesalahan penilaian bahayanya selain dapat teguran administratif juga akan berujung sanksi pidana,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang Narasumber, Hamid Yusuf dalam penjelasannya bahwa dalam penilaian menentukan nilai suatu properti, salah satu pertimbangannya diantaranya adalah pemanfaatan dari nilai tanah dimana pemanfaatan suatu bidang tanah ditentukan untuk apa tanah itu boleh digunakan.

“Tanah itu mau digunakan untuk apa maka itu ditentukan oleh peraturan tata ruang. Jadi bila tata ruang ini digunakan untuk sesuatu maka atas dasar itulah penilai menentukan penilaiannya,” katanya.

Dijelaskannya, sebelum Kota Medan memiliki peraturan tata ruang banyak ditemukan Kelalaian penilai dalam menjalankan tugasnya sebagai penilai. Kota Medan itu baru punya perutaran pada tahun 2015. Sehingga sebelumnya penilai itu melakukan penilaian hanya melihat kelapangan, dia tidak melakukan pengecekan ke tata ruang, bangunan itu boleh digunakan untuk apa. Temuaan kelalaian yang sering terjadi yakni ditemukannya pembangunan rumah tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan banyak juga ditemukan tidak ada IMBnya. Sehingga jika itu dipakai oleh penilai tanpa IMB, misalnya kredit macet, bangunana itu tidak bisa dijual dan akan muncul masalah-masalah lain.

“Harapan saya dengan digelarnya seminar ini dapat menjadi sebagai salah satu sarana sosialisasi dari Pemda Kota Medan untuk mengenalkan bahwa Medan sudah ada Peraturan Daerah (Perda) peraturan zonasi, sehingga penilai sudah melewati pendidikan ini dia akan mengikuti peraturan ini,”tandasnya.

Sementara itu, dihari yang sama Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) MAPPI Sumbagut juga melaksana sosialisasi tentang undang- undang No 2 tahun 2012 tentang keberadaan tanah kepada staekholder, SKPD diwilayah Sumut dan Aceh. (Mahbubah Lubis)

 

Apa Tanggapan Anda?