Home / POLITIK / Soal Pemasangan APK, KPU Sumut Dinilai Telah Rugikan Paslon Pilgubsu

Soal Pemasangan APK, KPU Sumut Dinilai Telah Rugikan Paslon Pilgubsu


Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgubsu 2018 [net]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut belum memasang alat peraga kampanye (APK) pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Padahal, sesuai aturan pemasangan APK dilakukan sejak ditetapkan nomor urut Paslon.

Belum adanya kepastian pemasangan APK dari KPU Sumut dianggap merugikan paslon.

“Keterlambatan pengadaan APK oleh KPU Sumut ini mengurangi hak calon untuk sosialisasi. Karenanya kami berharap segera diputuskan zona pemasangan alat peraga. Apalagi ini sudah memasuki masa kampanye,” kata Anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu, Jumat (23/2/2018).

BACA JUGA

Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir Harahap mengaku heran dengan manajemen KPU Sumut terkait pengadaan APK. Sebab sekalipun mereka diperkenankan mengadakan APK sendiri, namun khawatir akan ada penertiban dari Panwas melalui Pemda setempat.

“Sebenarnya ini sangat merugikan paslon. Nanti dipasang, kalau bukan di lokasinya akan ditertibkan. Saya pikir kita harus beri masukan ke tim pemenangan, mendesak KPU. Paling tidak lokasi pemasangan diberitahu sehingga kalau pun paslon cetak, bisa dipasang,” kata Yahdi dari partai politik pengusung paslon Edy- Ijeck.

Baca Juga:  Survei LSI Denny JA: Eramas Lebih Unggul dari Djoss

Anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP, Sutrisno Pangaribuan juga mengaku heran dengan pola manajemen KPU Sumut yang terlambat mengadakan APK pada Pilgub Sumut kali ini. Padahal pesta demokrasi sudah beberapa kali digelar sejak 2014 lalu.

“Jadi heran juga kita, karena di beberapa daerah seperti di Nias, ada baliho kita yang diturunkan oleh Panwas di sana. Sementara dari mereka (KPU Sumut) juga belum siap,” ujar Sutrisno.

Menurut Sutrisno, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, hingga penentuan nomor urut, pengadaan APK yang dilakukan melalui proses tender itu harusnya sudah sejak awal disiapkan oleh KPU Sumut. Sebab tahapan Pilgub sendiri telah terjadwal sebagaimana diatur di PKPU 1/2017 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada.

“Harusnya mereka sudah siapkan sejak lama. Jadi kalau terlambat begini, ini murni kesalahan KPU. Kalaupun mau beralasan tender, kenapa tidak sejak awal diproses. Soal design kan bisa menyusul, karena itu perkiraan hitungannya sudah ada,” pungkasnya.

Baca Juga:  Warga Sei Lepan : "Pak Sihar Tolong Lindungi Hak-hak Kami"

Tidak hanya itu, Sutrisno juga mengaku kecewa karena meski paslon juga bisa mengadakan APK sendiri, namun terganjal masalah zona pemasangan yang juga belum ditentukan KPU Sumut. Sehingga tetap saja tim pemenangan tidak dapat mengadakan alat peraga sebagai media kampanye dan mensosialisasikan diri.

“Dari segi jadwal kampanye, kita tentu dirugikan. Karena semakin cepat baliho (APK) dipasang, semakin tinggi juga respon masyarakat dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih. Makanya paslon sangat dirugikan. Kalau mereka manajemennya baik, dari jauh hari itu sudah disiapkan.” sebut Sutrisno dari parpol pengusung Djarot – Sihar.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Sumut Yulhasni, mengatakan APK paslon yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut diperkirakan baru siap cetak pada Maret 2018.

Keterlambatan pengadaan APK ini lantaran proses tender baru dimulai sejak penetapan paslon pada 12 Februari 2018.

Baca Juga:  Masuk Bui karena Ngaku Polisi Demi Pujaan Hati

“APK yang dicetak masih dalam proses. Diperkirakan baru ada pada Maret mendatang,” ujar Yulhasni.

Menurut Yulhasni, paslon, bisa mencetak sendiri APK sesuai design yang disepakati dengan ketentuan jumlah yang diatur yakni 150 dari jumlah yang dicetak KPU.

Namun, meski sudah bisa mencetak APK sendiri, paslon belum bisa memasangnya karena lokasi pemasangan APK juga belum ada. Jika dipasang sembarangan, maka akan ditertibkan.

“Bisa dicetak sendiri. Lokasi pemasangan sampai saat ini memang belum ditetapkan. Ini lagi proses input,” tambah Yulhasni. [frd]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up