Soal Sengketa Gedung BRAS, Yayasan Aceh Sepakat Dituding Langgar Kesepakatan

62
Massa Aceh Sepakat kembali berunjuk-rasa terkait sengketa kepemilikan gedung Balai Raya Aceh Sepakat (BRAS) di Jalan Mengkara Nomor 2, Medan Petisah, Jumat (20/4/2018).

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Massa Aceh Sepakat kembali berunjuk-rasa terkait sengketa kepemilikan gedung Balai Raya Aceh Sepakat (BRAS) di Jalan Mengkara Nomor 2, Medan Petisah, Jumat (20/4/2018).

Mereka menyesalkan sikap pengurus Yayasan Aceh Sepakat (YAS) yang kembali menyewakan gedung Balai Raya Aceh Sepakat (BRAS) untuk resepsi pernikahan.

Padahal menurut Ketua DPD Aceh Sepakat Maisuardi, berdasarkan keputusan bersama tim verifikasi pada 4 November 2017, gedung BRAS tidak disewakan sampai ada keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri Medan.

Tim verifikasi ini terdiri atas perwakilan DPP Aceh Sepakat, Yayasan Aceh Sepakat, perwakilan Polsek Medan Baru, Koramil Medan Petisah dan pihak Kantor Camat Medan Petisah.

“Saya juga bagian dari tim verifikasi. Setahu saya tidak ada pembahasan mengenai dibukanya gedung BRAS untuk umum,” kata Maisuar seraya menyebutkan salah satu keputusan tim verifikasi, gedung BRAS terhitung 19 November 2017 ditutup untuk umum sampai proses di pengadilan selesai.

“Gedung ini bukan milik perseorangan, ini milik seluruh masyarakat Aceh di Sumut. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan gedung ini,” ucapnya lagi.

Hingga pukul 18.00 WIB massa masih bertahan di depan gedung BRAS. Mereka menunggu pengurus YAS untuk memberikan klarifikasi.
Camat Medan Petisah Parlindungan Nasution yang datang unjuk rasa ke lokasi mengingatkan jangan ada aktivitas di gedung Balai Raya Aceh Sepakat.

Dia juga meminta dua kubu bersengketa untuk sementara tidak melakukan aktivitas di gedung BRAS. Imbauan ini disampaikan Parlindungan saat memediasi DPP Aceh Sepakat dan Yayasan Aceh Sepakat terkait sengketa kepemilikan gedung BRAS tersebut.

“Semua aktivitas dihentikan dulu. Kalau ada yang melanggar, saya minta polisi ambil tindakan tegas,” ujar Parlindungan.

BERITA TERKAIT

Camat mengingatkan agar kedua kubu mematuhi keputusan bersama yang ditandatangani 4 November 2017. Ketika itu menegaskan gedung BRAS berstatus quo agar tidak digunakan oleh salah satu pihak dipasang police line.

Parlindungan sempat menyampaikan kekesalannya terhadap YAS yang tidak mau hadir dalam rapat mediasi itu. “Padahal yang menjemput mereka Lurah saya, mereka tidak menghargai saya,” katanya.

Ketua Umum DPP Aceh Sepakat HM Husni Mustafa,SE meminta Muspika lebih tegas dalam mengawal kesepakatan bersama terkait gedung BRAS.

“Dulu ada dipasang police line, mereka berani buka, dilarang menggunakan gedung, sekarang mereka sewakan lagi. Kami melihat ada pelanggaran hukum di sini, mohon Pak Camat ikut mengawasi mereka,” harap Husni Mustafa.

Rapat mediasi sengaja dilakukan untuk menengahi aksi unjuk rasa seratusan masyarakat Aceh di BRAS. Dalam orasinya massa menyesalkan sikap YAS yang kembali menyewakan gedung BRAS. [fur]

Apa Tanggapan Anda?