Home / / Terlibat Pungli, Tiga Pengurus TKBM Upaya Karya Belawan Disidangkan

Terlibat Pungli, Tiga Pengurus TKBM Upaya Karya Belawan Disidangkan


EDISIMEDAN.com, BELAWAN- Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan Jalan Selebes Belawan, Senin (20/3/2017) mengelar sidang perdana terhadap 3 orang teredakwa kasus Pungutan Liar (Pungli) di Pelabuhan Belawan.Ketiga terdakwa merupakan KSB (Ketua, Seketaris dan Bendahara) yakni Mafrijal sebagai Ketua TKBM Upaya Karya Belawan, Sabam Manalu (38) sebagai Sekretaris dan Frans Holmes Sitanggang (36) sebagai Bendahara.Ketiga terdakwa terjaring OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim cyber mabes POLRI, pada 31 Oktober 2016 lalu.Dihadapan majelis hakim yang diketuai Jeperson Sinaga. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nurdiono SH, mendakwa ke 3 terdakwa dengan pasal 378 KUH Pidana dan UURI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang."Akibat perbuatan ke 3(tiga) terdakwa, korban Aulia Rahman selaku pemilik PBM PT Aulia Abadi dan PBM Usaha Bongkar Muat (UBM) mengalami kerugian sebesar Rp. 15 Milyar,"kata JPU.Menurut JPU, ketiga terdakwa secara bersama-sama sejak Juni 2014 sampai Oktober 2016 lalu, melakukan perbuatan kejahatan untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Saat melaksanakan aktifitas bongkar muat mobil, lantaran PT Rahman Abadi diminta oleh para terdakwa untuk membayar panjar sebesar 75 persen dari total biaya bongkar muat dan pihak UBM juga diminta untuk melakukan hal yang sama sangat akan melakukan aktifitas didermaga."Akibatnya, PBM PT Rahman Abadi mengalamai kerugian sebesar 10 milyar dan PBM UBM mengalami kerugian sebesar 5 milayar," ucapnya.Namun dakwaan JPU sempat ditolak oleh tim penasehat hukum terdakwa Esron Silaban SH dan Samosir mereka menganggap dakwaan JPU terlalu prematur sebab dalam hal penerapan hukum tidak tepat dan tidak jelas."JPU telah melakukan penafsiran senfdiri dan terlalu terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan pasal dakwaannya, maka dalam hal ini kami memohonkan kepada Majelis Hakim agar kepada ke-3(tiga) terdakwa membatalkan semua dakwaan dan tuntutan sebab atau batal demi hukum atau tidak diterima agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baik para terdakwa,"kata penasehat hukum.Mendengar dakwaan JPU majelis hakim langsung menunda hingga Kamis depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari tim penasehat hukum tentang dakwaan dari JPU.[fad]

EDISIMEDAN.com, BELAWAN- Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan Jalan Selebes Belawan, Senin (20/3/2017) mengelar sidang perdana terhadap 3 orang teredakwa kasus Pungutan Liar (Pungli) di Pelabuhan Belawan.

Ketiga terdakwa merupakan KSB (Ketua, Seketaris dan Bendahara) yakni Mafrijal sebagai Ketua TKBM Upaya Karya Belawan, Sabam Manalu (38) sebagai Sekretaris dan Frans Holmes Sitanggang (36) sebagai Bendahara.

Ketiga terdakwa terjaring OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim cyber mabes POLRI, pada 31 Oktober 2016 lalu.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Jeperson Sinaga. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nurdiono SH, mendakwa ke 3 terdakwa dengan pasal 378 KUH Pidana dan UURI Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang.

“Akibat perbuatan ke 3(tiga) terdakwa, korban Aulia Rahman selaku pemilik PBM PT Aulia Abadi dan PBM Usaha Bongkar Muat (UBM) mengalami kerugian sebesar Rp. 15 Milyar,”kata JPU.

Baca Juga:  Apes, Sepeda Motor Mogok Saat Beraksi, Jambret Ini Berakhir di Penjara

Menurut JPU, ketiga terdakwa secara bersama-sama sejak Juni 2014 sampai Oktober 2016 lalu, melakukan perbuatan kejahatan untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Saat melaksanakan aktifitas bongkar muat mobil, lantaran PT Rahman Abadi diminta oleh para terdakwa untuk membayar panjar sebesar 75 persen dari total biaya bongkar muat dan pihak UBM juga diminta untuk melakukan hal yang sama sangat akan melakukan aktifitas didermaga.

“Akibatnya, PBM PT Rahman Abadi mengalamai kerugian sebesar 10 milyar dan PBM UBM mengalami kerugian sebesar 5 milayar,” ucapnya.

Namun dakwaan JPU sempat ditolak oleh tim penasehat hukum terdakwa Esron Silaban SH dan Samosir mereka menganggap dakwaan JPU terlalu prematur sebab dalam hal penerapan hukum tidak tepat dan tidak jelas.

“JPU telah melakukan penafsiran senfdiri dan terlalu terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan pasal dakwaannya, maka dalam hal ini kami memohonkan kepada Majelis Hakim agar kepada ke-3(tiga) terdakwa membatalkan semua dakwaan dan tuntutan sebab atau batal demi hukum atau tidak diterima agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan nama baik para terdakwa,”kata penasehat hukum.

Baca Juga:  Ini Alasan Polisi Geledah Dua Sekretariat Organisasi Mahasiswa di Medan

Mendengar dakwaan JPU majelis hakim langsung menunda hingga Kamis depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari tim penasehat hukum tentang dakwaan dari JPU.[fad]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up