Home / POLITIK / Tidak Akui SKPI, JR Saragih Bakal Pidanakan KPU Sumut

Tidak Akui SKPI, JR Saragih Bakal Pidanakan KPU Sumut


Dalam putusan Bawaslu Sumut atas sengketa itu memerintahkan legalisasi fotokopi ijazah, pihak JR Saragih melegalisasi fotokopi SKPI. Dia mengaku menggunakan dokumen itu karena ijazahnya hilang saat mengurus legalisasi itu.[edisimedan.com/ist]

EDISIMEDAN.com, MEDAN- Bakal calon Gubernur Sumut, Jopinus Ramli (JR) Saragih, mengancam akan memidanakan komisioner KPU Sumut. Langkah ini dilakukannya jika KPU tidak mengaku Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) miliknya yang telah dilegalisasi.

“Kalau dia (KPU Sumut) tidak akui (fotokopi SKPI yang dilegalisasi) akan kita adukan pidana. Karena (SKPI) itu resmi jelas. Kita akan laporkan sesuai Pasal 180 (UU No 10 Tahun 2016) , karena menghalang-halangi,” ucap JR Saragih dalam keterangan persnya di Kantor Demokrat Sumut Jalan Abdullah Lubis Medan, Senin (12/3/2018).

Bupati Simalungun itu juga mengatakan KPU Sumut harus membuat keputusan dalam tiga hari setelah proses legalisasi fotokopi ijazahnya. Menurut JR Saragih, dirinya bersama Ance Selian harus ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut.

BERITA TERKAIT

Ini Alasan JR Saragih Gunakan SKPI Saat Legalisir Ulang

Baca Juga:  Siap Jadi Gubernur, Djarot Terbang ke Medan 26 Desember

Legalisir Ulang, JR Saragih Gunakan SKPI dan Bukan Ijazah

Meski yang dilegalisasi adalah fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (SKPI), JR Saragih tetap optimistis akan ditetapkan KPU Sumut sebagai calon gubernur.

“Seratus persen saya yakin jadi calon. Yang saya perjuangkan bukan kehendak JR Saragih, tapi membawa marwah masyarakat Sumut,” sambungnya.

Optimisme JR Saragih ini juga didasari SKPI-nya telah sesuai aturan, yakni dilengkapi nomor ijazah, nilai, dan sidik jari. Dia membandingkannya. SKPI digunakan calon lain saat mendaftar ke KPU Sumut beberapa waktu lalu.

“Orang lain juga diterima, nomor ijazahnya tidak ada, pendaftaran tanggal 10, SKPI-nya tanggal 15, jadi dia waktu mendaftar pakai apa? Kalau (JR-Ance) dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat), kita pidanakan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, JR Saragih juga menjelaskan langkah dirinya yang menggugat KPU ke PTTUN Medan. Dia mengakui langkah itu mengantisipasi terbatasnya waktu legalisasi fotokopi ijazah yang diputuskan hanya 12 hari kerja. Sebab berdasarkan pengalaman pihaknya, urusan seperti itu bisa memakan waktu hingga 21 hari.

Baca Juga:  Pilkada Medan Tanpa Calon Independen

“Kalau sudah diselesaikan KPU, kita cabut gugatan di PTTUN. Kalau tidak, kita lanjut dan ada pidananya,” sebut JR Saragih. [ska]

Terkait


Berita Terbaru