Home / NEWS / Tim Advokasi Pers Sumut dan AJI Medan Sesalkan Jalur Damai Jurnalis Sorot Daerah

Tim Advokasi Pers Sumut dan AJI Medan Sesalkan Jalur Damai Jurnalis Sorot Daerah


Tim Advokasi Pers Sumut dan AJI Medan saat menyampaikan penilaiannya atas tindakan jalur damai jurnalis Sorot Daerah
Tim Advokasi Pers Sumut dan AJI Medan saat menyampaikan penilaiannya atas tindakan jalur damai jurnalis Sorot Daerah

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Jalur perdamaian yang diambil oleh Pemimpin Redaksi Media Online Sorot Daerah, LS atas kasus kriminalisasi terhadap dirinya disesali berbagai pihak. Tim Advokasi Pers Sumut dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, dua pihak yang kecewa karena dalam perdamaian tersebut LS diharuskan membuat permintaan maaf tertulis yang ditujukan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw.

“Sebagai tim kuasa hukum yang sebelumnya ditunjuk oleh JRTP selaku pemilik media online sorotdaerah.com dan LS untuk menangani kasus ini, tentu kami menyesalkan adanya perdamaian ini. Secara substansi kami menghargai pilihan yang diambil LS. Namun ini akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di masa yang akan datang,” kata anggota Tim Advokasi Pers Sumut, Aidil Aditya SH didampingi Armada Sihite SH.

Lanjut Aidil, dengan adanya perdamaian ini maka secara resmi Tim Advokasi Pers Sumut mundur sebagai kuasa hukum kasus tersebut. JRTP sendiri sebelumnya telah dibebaskan setelah diperiksa sebagai saksi, pada 7 Maret 2018.

Baca Juga:  Awas, Bandit Jalanan Modus Pukul Adik Incar Korban di Medan

Ketua AJI Medan, Agoez Perdana juga menyesalkan adanya perdamaian itu karena menurutnya semangat yang dibawa oleh Tim Advokasi Pers Sumatera Utara sejatinya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, agar tidak ada lagi jurnalis yang dipidana.

“Di pasal 8 UU Pers No. 40/1999 telah disebutkan, dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Namun pada kenyataannya, jurnalis justru terus di kriminalisasi. Bukan tidak mungkin, selanjutnya akan lebih banyak lagi jurnalis yang menjadi korban kriminalisasi, yang bisa setiap saat ditangkap oleh polisi karena berita yang dibuatnya,” ungkap Agoez.

Menurutnya, jika ada pihak yang keberatan dengan isi berita, tempuh mekanisme dengan mengajukan hak jawab atau mengadukan ke Dewan Pers.

“Polda Sumut harusnya tahu dan paham tentang UU Pers No. 40/1999 & MoU antara Polri dengan Dewan Pers tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis,” tegasnya.

Baca Juga:  Dramatis, Evakuasi Orangutan dengan 20 Peluru Bersarang di Tubuh

LS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, terkait pemberitaan dugaan gratifikasi dari pengusaha Mujianto. LS ditangkap pada 6 Maret 2018 oleh personil Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut. Penyidik menjerat LS dengan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 316 KUHPidana jo pasal 311 KUHPidana, dengan ancaman hukuman 5 tahun 4 bulan penjara.

Perdamaian itu sendiri dilakukan pada Kamis (8/3/2018) lewat mediasi yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis rekan LS dengan sejumlah petinggi Polda Sumut, di ruangan Media Management Center Polda Sumatera Utara.(SAS)

Terkait


Berita Terbaru