TNI AD Soroti Pangkat Terakhir JR Saragih

563
SAMBUT KASAD. Bupati Simalungun JR Saragih menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono di Rindam I/ Bukit Barisan, Selasa (23/5/2017)

EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Karir militer Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih alias JR Saragih turut menjadi sorotan TNI Angkatan Darat. 

Melalui Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Alfret Denny Tuejeh, menjelaskan pendidikan dan pangkat terakhir JR Saragih saat aktif di TNI AD.

Menurut Denny, JR Saragih pernah berdinas sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten CPM.

“JR Saragih pernah berdinas sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Kapten CPM dan berdinas di Pomdam III/Slw sebagai Dansubdenpom Purwakarta, sebelum akhirnya mengakhiri dinas aktifnya pada tahun 2008,” ujar Kadis Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/3/2018).

Namun demikian, Denny tidak ingin menjawab terkait klaim pendukung JR Saragih yang menyebut politisi Partai Demokrat itu berpangkat terakhir Kolonel. Dia menyerahkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

“Soal JR Saragih berpangkat Kolonel, kita serahkan kepolisian yang tengah melakukan penyidikan terkait beberapa permasalahan yang terjadi, karena yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai warga sipil,” ujar Alfret Denny Tuejeh.

Hanya saja, Denny sekaligus meluruskan informasi yang beredar terkait JR Saragih lulusan Akademi Militer. Sebab menurutnya, JR Saragih bergabung di TNI melalui pendidikan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI (Sepa PK TNI) yang pendidikannya diselenggarakan di dalam lingkungan Akademi Militer selama 1 tahun.

“Berbeda dengan pendidikan Taruna Akademi Militer yang ditempuh selama 4 tahun. JR Saragih lulus dari pendidikan Sepa PK TNI pada tahun 1998 dan menyandang pangkat sebagai Letnan Dua CPM,” tegas Denny.

Diketahui, persoalan latar belakang pendidikan JR Saragih dan karir militernya mencuat setelah dia diputuskan tak lolos menjadi calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum lantaran tidak memenuhi syarat melengkapi legalisasi ijazah SMA.

Pasca Badan Pengawas Pemilu mengabulkan gugatannya, Bupati Simalungun itu mendapat kesempatan untuk melengkapi persyaratannya. Namun syarat itu tak bisa dipenuhinya.

Bahkan dua hari setelah putusan Bawaslu, JR Saragih mengaku kehilangan ijazahnya saat akan melegalisasi di Jakarta.

Alhasil, pada Senin (12/3/2018) lalu, JR Saragih bersama timnya pun melegalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SMA miliknya. Namun KPU tetap menyatakan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat (TMS).

Setekah diputuskan tak lolos, masalah kembali menerpa JR Saragih. Beberapa hari yang lalu, Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara sekaligus pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara Komisaris Besar Andi Rian mengumumkan penetapan tersangka terhadap JR Saragih. JR Saragih diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto. [rez|bbs]

Apa Tanggapan Anda?