Home / NEWS / Tolak Operasional Cantrang, Ribuan Nelayan Tradisional Geruduk DPRD Sumut

Tolak Operasional Cantrang, Ribuan Nelayan Tradisional Geruduk DPRD Sumut


TOLAK CANGKRANG. Seribuan nelayan dari Pantai Timur Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (5/2/2018). Nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini menolak perasional kapal pukat cantrang (trawl), yang masih terus ada di Pantai Timur Sumatera Utara. [edisimedan.com/ska]

EDISIMEDAN.com, MEDAN Seribuan nelayan dari Pantai Timur Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Senin (5/2/2018). Nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini menolak operasional kapal pukat cantrang (trawl), yang masih terus berlangsung di Pantai Timur Sumatera Utara.

Seribuan nelayan ini berasal dari Langkat, Belawan, Deliserdang, Serdangbedagai, Asahan, Batubara dan Tanjungbalai. Mereka tiba di DPRD Sumut pada pukul 11:00 WIB dan langsung menggelar orasi.

Syawaludin Pane, Ketua Masyarakat Nelayan Kabupaten Batubara mengatakan, mereka datang ke Gedung DPRD Sumatera Utara untuk meminta pemerintah melalui para wakil rakyat di DPRD Sumut, melakukan penertiban terhadap kapal pukat trawl yang masih beroperasi di Pantai Timur Sumatera.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang pelarangan beberapa alat tangkap ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, pukat trawl merupakan alat tangkap yang dilarang. Namun sejauh ini mereka cenderung dibiarkan dan masih terus beroperasi,” sebut Syawal.

Baca Juga:  KPK: 80 Persen Korupsi Barang dan Jasa Terjadi dalam Lelang Sistem Online

Selama ini kata Syawal, para nelayan tradisional patuh, namun kepatuhan ini dimanfaatkan segelintir orang untuk mencari keuntungan dari operasional pukat trawl.

“Tentunya ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendesak agar pukat trawl segera ditertibkan. Karena ini jelas-jelas merusak lingkungan dan mematikan kami para nelayan tradisional,”tukasnya.

Syawaludin menegaskan, pemerintah memang telah memperbolehkan penggunaan trawl secara terbatas bagi nelayan di wilayah Pantai Utara Jawa. Namun kebijakan itu tidak lantas membuat pihak yang memiliki kewenangan melakukan penindakan, melakukan pembiaraan terhadap operasional trawl.

“Trawl hanya bisa di Pantura. Itu pun sementara. Kalau kita di Sumatera, tegas menolak trawl, karena operasional pukat trawl telah menjadi momok buat kami,”tegasnya.

Perwakilan dari ribuan nelayan ini akhirnya diterima oleh perwakilan DPRD Sumatera Utara. Perwakilan nelayan diterima di ruang Bamus DPRD Sumatera Utara. [ska]

Terkait


Berita Terbaru