Manfaatkan Tarif Setengah Persen Sepenuh Hati

    27
    Kakanwil DJP Sumut II, Tri Bowo (tengah) didampingi Ketua Pengda IKPI Sumbagut Drs Koennady dan Ketua IKPI Cabang Pematangsiantar Drs Lo Tjai Jam,MM.BKP dengan pengurus dan para Kabid Kanwil DJP Sumut II, Senin (3/9).

    EDISIMEDAN.COM, MEDAN – Kakanwil DJP Sumatera Utara II, Tri Bowo mengimbau para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kesempatan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final hanya dengan tarif  0,5 % menyusul diluncurkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

    Pemerintah berani memangkas PPh bagi UMKM dari tarif 1 % menjadi 0,5 % untuk memberi kemudahan, kesederhanaan serta mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi.

    “Karena itu UMKM harus memanfaatkan tarif setengah  persen sepenuh hati,” katanya pada Dialog dan Edukasi Perpajakan PP 23/2018 yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pematangsiantar bekerja sama dengan Kakanwil DJP Sumut II  di Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar, Senin (3/9).

    Dalam kegiatan yang mendapat sambutan hangat dari sekiatar 900 mahasiswa/I dan pelaku UMKM turut dihadiri Ketua Pengda IKPI Sumbagut, Drs Koennady, Sekretaris Drs Syaflul dan  Ketua IKPI Cabang Medan diwakili Hadiawan. Tampil sebagai pemateri antara lain Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Ramot Mulia Jekson  serta  Pimpinan Aplikasi Klik46 Kanwil DJP Sumut II, Leonard Tarigan.

    Tri Bowo mengharapkan dengan penurunan tarif PPh ini wajib pajak (WP) membayar dengan keadaan sebenarnya.  Sebelumnya  tarif 1 persen, masih ada niat WP memperkecil omset. Namun dengan  PP 23 tentu saja sudah ringan.

    “Karena itu bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera mendaftar. Kita harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya uang pajak digunakan untuk pembangunan jalan tol dan berbagai fasilitas publik lainnya,” ujar Tri seraya mengapresiasi IKPI Cabang Pematangsiantar yang menggelar sosialisasi PP 23 Tahun 2018.

    Dia mengatakan DJP terus membenahi aturan perpajakan termasuk pelayanan melalui sistem elektronik. Bagi yang belum memahami agar dapat menggunakan jasa konsultan pajak resmi. Apalagi saat ini ada aplikasi yang dapat membantu masyarakat secara gratis. “Kalau ada warga yang datang ke kantor pajak, kami juga siap memberi pelayanan,” katanya.

    Ketua IKPI Cabang Pematangsiantar, Drs Lo Tjai Jam,MM,BKP (Ayen) menyatakan IKPI terus melakukan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha  untuk meningkatkan  penerimaan negara khususnya di wilayah Sumut II.

    Sebagai mitra kerja DJP  pihaknya senantiasa meningkatkan pemahaman dan wasasan kepada WP maupun  mahasiswa dalam era digital. Sehingga apapun peraturan perpajakan yang diluncurkan pemerintah tidak asing lagi bagi mereka.

    “Paling penting bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dari penghasilan diterima dari hasil usaha. Kita juga mengajak para UMKM untuk  memanfaatkan  PP 23 yang merupakan peralihan dari PP 46/2013,” tambah Ayen yang dalam kesempatan itu menyerahkan plakat IKPI Pematangsiantar kepada Kakanwil DJP Sumut II dan sebaliknya.

    Ketua Pengda IKPI Sumbagut Drs Koennady di sela-sela acara menyatakan  ramainya para peserta terutama mahasiswa yang mengikuti sosialisasi PP 23/2018 boleh dikatakan yang pertama di Indonesia. “ Dengan dicabutnya PP Nomor 46 Tahun 2013 kita menyambut baik terutama untuk mendorong UMKM membayar pajak,” katanya.(fur)

    Apa Tanggapan Anda?