Upaya BKKBN Sosialisasikan Soal Stunting Di Langkat Buahkan Hasil, Angka Stunting Menurun

48

Langkat- Setelah sempat membuat geger Semua pihak di Kabupaten Langkat, Angka Stunting Akhirnya dapat diturunkan. Bagaimana tidak, Stunting yang merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama dan Umumnya hal itu disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dinyatakan banyak dialami oleh warga Langkat.

Tak tanggung-tanggung berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) Tim tahun 2013 yang terekspose di awal tahun 2018 lalu secara mengejutkan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyandang daerah stunting sebesar 42,5 %, dimana Kabupaten Langkat memiliki balita stunting sebesar 55,48 %.

Bak disambar petir, bukan hanya pemerintah setempat, warga sajapun terkejut. Kendati demikian, stunting harus segera ditangani. Berbagai pihak saling bahu-membahu bekerjasama menuntaskan persoalan ini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana (BKKBN) Perwakila Provinsi Sumatera Utara (Provsu) ambi andil dan melakukan daya upaya ikut serta mengatasi persoalan ini.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Tim Pencegahan Stunting BKKBN bahwa sejak dinyatakan Sumut terdapat kasus stunting pada tahun 2018 lalu BKKBN Sumut langsung memberikan edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting di masyarakat di 40 Desa yang ditetapkan pusat sebagai lokus stunting.

Teks Foto- Tim Pencegahan Stunting, Olifa Jelita Asmara, M.Psi (kanan) yang juga Staf Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia Perwakilan BKKBN Sumut.

“Di Langkat sendiri, BKKBN melakukan pengadaan materi, , buku stiker kemudian tahun lalu memberikan alat bantu penyuluhan yang diberikan kepada 40 desa yang ditetapkan lokus stunting. Dan memberikan kartu kembang anak yang gunanya untuk melihat tumbuh kembang anak,” Ujar Olifa Jelita Asmara, M.Psi
Staf Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia Perwakilan BKKBN Sumut yang juga salah seorang tim pencegahan stunting.

BKKBN dikatakannya bukan fokus pada pengobatan tetapi preventif (Pencegahan) dimana BKKBN mengedukasi orang tua, bagaimana perannya sebagai orang tua untuk mencegah agar anaknya tidak terkena stunting.

“Kita juga memberikan masukan kepada orang tua yang anaknya sudah stunting agar mengikuti program KB, itu gunanya agar si ibu dapat fokus merawat anaknya,” katanya.

Kemudian BKKBN dikatakannya juga memberikan pembekalan kepada pengelola yang ada di desa di setiap kabupaten untuk peningkatan kapasitas. Ini sudah dilakukan 2018 dan 2019 di tingkat provinsi.

“Kita melakukan sosialisasi langsung ke lokus, kita sosialisasikan mengenai stunting melalui bina kelompok bina balitanyang tersebar di lokus stunting. Kita berikan berikan Lebih kepada pemberdayaan orang tua untuk dapat mengasuh anaknya lebih baik,” terang Olifa.

Melihat sejauh mana penurunan stunting dan penanganan stunting di Langkat. Tim turun langsung ke Langkat terutama menyambangi pihak-pihak terkait.

Seperti Dinas KB dan PPA Langkat, ditemukan hingga saat ini terus berupaya dengan melakukan sosialisasi kepada warga yang bertempat tinggal di 10 Desa Lokus dan kini 23 Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan di Langkat juga menjadi konsentrasi disosialisasikannya terkait stunting dan pencegahannya.

Kepala Dinas Keluarga Berencana Dan PPA Langkat, Purnama Dewi.

Kepala Dinas Keluarga Berencana Dan PPA Langkat Purnama Dewi Tarigan saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan pihaknya setiap bulan dipanggil Bupati Langkat melalui sekda terkait apa yang sudah mereka buat di lapangan. Termasuk sosialisasi tentang arti stunting dan dampaknya kedepan jika kita tidak peduli dengan stunting ini.

“Kita terus berupaya dengan penanganan stunting ini, seperti kita terus melakukan sosialisasi lewat penyuluhan pola pengasuhan seribu hari kehidupan pertama kepada warga lewat kader-kader BKB” ungkapnya.

Adapun faktor terjadinya stunting di sejumlah desa itu dikatakannya karena beberapa faktor, banyak karena faktor keturunan, ada juga faktor ekonomi yang mengakibatkan kurang gizi dan juga sanitasi tidak bersih juga ada, namun berdasarkan pengamatan langsung melalui timnya, faktor yang paling banyak itu adalah keturunan.

“Faktor ekonomi hanya dibeberapa desa saja seperti di Desa Perlis yang terletak di kecamatan Brandan Barat, disini, warganya yang sebahagian besar berprofesi melaut jika dapat hasil, ikan- ikan disortir, ikan yang kurang bagus itu dimakan yang bagus dijual yang hasilnya untuk beli beras,” ucapnya.

Purnama mengaku sangat prihatin atas kondisi ini namun ia bersyukur karena adanya PMD dimana dana desa dapat digunakan untuk kegiatan posyandu dan kegiatan sosialisasi lainnya.

Minimnya jumlah petugas lapangan keluarga berencana (plkb) pun tidak menjadi rintangan baginya, dibantu Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pihaknya terus melakukan pendataan ulang. Dimana setiap rumah yang dikunjungi akan ditempeli sriker.

“Stiker itu sebagai tanda bahwa keluarga yang ada di rumah itu sudah mendapatkan sosialisasi. Penempelan stiker ini kami lakukan di desa stunting. Karena desa stunting ini juga merupakan desa kampung KB,” paparnya.

Harapannya kedepan agar stunting di kabupaten Langkat ini tidak ada lagi karena istilah stunting itu bisa dibilang kurang gizi, menjadi beban OPD kabupaten Langkat. Dan pihaknya menegaskan optimal, bahwa tugas pertamanya itu menuntaskan stunting.

Kepala Bappeda Langkat, Sujarno saat menjelaskan upaya penanganan stunting di Kabupaten Langkat.

Kepala Bappeda Langkat, Sujarno mengatakan untuk mengentaskan stunting di kabupaten Langkat, pemangku kepentingan yang sebelumnya membanting setir dan terfokus utk mengintervensi secara terintegrasi (konvergensi) dengan diawali merumuskan kebijakan dan menyusun langkah-langkah strategis, dengan menerbitkan Perbup no 10 tahun 2018 tanggal 26 maret 2018 tentang stunting kemudian ditindaklanjuti

melalui SK Bupati  Nomor 440.05-29/K/2019 TGL 31 MEI 2019 tentang Tim Koordinasi penurunan stunting.

Dan dirinya, kepala bappeda selaku Ketua tim koordinasi yang diharapkan dapat mengkolaborasikan berbagai program OPD dalam penangaman stunting secara teringrasi.

Selanjutnya dikatakannya, selama tahun 2018 Dinas kesehatan kabupaten langkat, secara intensif melakukan intervensi Gizi spesifik melalui tindakan nyata dalam bentuk pemberian makanan kepada sasaran kelompok ibu hamil, ibu menyusui dengan titik berat asupan guzi dan imunisasi demikian pula dilakukan penyuluhan.

” Setelah diintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif, maka berdasarkan Riskedas tahun 2018 kabupaten langkat dapat menurunkan angka stunting menjadi 31,64 persen sementara Sumatera Utara berada di 32,30 persen,” katanya.

Namun tidak berhenti disitu, pihaknya terus berupaya mengentaskan persoalan ini, apalagi pihaknya juga sudah mengetahui apa penyebab warganya terjangkit stunting diantaranya stunting dipengaruhi karena perkawinan usia dini di bawah 17 tahun, faktor lingkungan sanitasi dan air bersih, jamban keluarga, asupan gizi kepada bayi, juga faktor kemiskinan, kultur budaya dan prilaku ibu bayi yang tidak membawa anaknya ke posyandu atau tidak meriksa kandungannya ke puskesmas.

“Dalam melakukan intervensi spesifik tersebut aparat kesehatan dibantu dengan kerjasama dan memberdayakan kolompok kader posyandu, ibu-ibu PKK, Ibu-ibu perwiridan dan pengajian serta melibatkan penyuluh agama,” katanya.

Stiker cegah stunting yang ditempel disalah satu rumah warga yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang stunting dan pencegahannya.

Sementara itu, para penyuluh di balai-balai penyuluhan KB di Kecamatan juga tampak semangat meski bertugas dengan keterbatasan, mereka secara rutin melakukan pendataan ulang dan melihat perkembangan para anak yang dinyatakan stunting dan rutin melakukan penyuluhan.

Seperti pengakuan Salah Seorang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kecamatan Secanggang, Sumiati. Sosialisasi yang diberikan kepada warga untuk mencegah stunting adalah apa yang harus dilakukan orang tua pada 1000 HPK yaitu selama kehamilan ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, ibu hamil harus melakukan pe meriksaan sebanyak 4 kali selama kehamilan, memberikan stimulasi pada janin selama dalam kandungannya, ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dengan pemberian makanan pendamping ASI sampai dengan usia 2 tahun, memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia,memberikan stimulasi pada anak dan memantau perkembangan tumbuh kembang anak dengan kartu kembang anak (KKA).

Dikatakannya, untuk di desa pulau kelapa Kecamatan secangggang ini, setelah dilaksanakan sejumlah sosialisasi, jumlah stunting mengalami penurunan dari 33 stunting, kini tinggal 29 orang. “Kita terus lakukan sosialisasi, 2 Minggu sekali kita lakukan dan kita dibantu kader dpkbd juga langsung turun langsung dari rumah ke rumah,” katanya.

Sementara itu, upaya pencegahan ini tidak berhenti disini, pemerintah Langkat sejak awal 2019 lalu memfokuskan cegah stunting di 23 kecamatan dengan melakukan aksi aksi sesuai dengan pedoman yg dikeluarkan Kementrian Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Serta hasil rakornis oleh TNP2K dibawah sekretariat negara Wapres dimana Kabupaten Langkat telah berhasil memasuki aksi ke 4, per tanggal 31 Juli 2019 yaitu aksi pertama, Analisis program penurunan stunting, kedua, penyusunan rencana kegiatan, ketiga rembuk stunting dan keempat penetapan peraturan bupatinomor 32 thn 2019 tentang peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting.(Mahbubah Lubis)

Apa Tanggapan Anda?