Wajib Pajak Diimbau Laporkan SPT

79

 

DRS Saragi Tua Simarmata

EDISIMEDAN.COM, MEDAN – Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti tax amnesty diimbau melaporkan seluruh sumber penghasilan 2018 mengingat batas akhir pelaporan SPT Tahunan  PPh 2018 WP Orang Pribadi  pada 31 Maret 2019.

“Batas waktunya tidak lama lama lagi justru itu kita mengimbau WP agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak.Untuk melaporkan SPT tahunan pribadi tentu WP harus menyiapkan dokumen yang diperlukan,” kata Konsultan Pajak Drs Saragi Tua Simarmata,SE,Ak,MM,BKP, di Medan, Sabtu (9/3).

Dia mengatakan semua aset yang behubungan dengan harta di SPT di tax amnesty sebaiknya WP harus melaporkan. Karena semua jenis penghasilan ini merupakan potensi penerimaan pajak. Sebagai WP yang jujur tentu mereka melaporkan.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh, Pasal 4 ayat 2 yang telah dirubah dengan PP Pasal 23/2018, dia  menjelaskan tarif PPh Final untuk UMKM resmi sudah turun dari  1 % menjadi 0,5 %. Ini bersifat opsional  bagi WP pribadi dan badan  yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib.

“Penerapan PPh Final 0,5 % tentu memberi kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,” ujar Saragi yang juga Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Pengda Sumatera Utara ini.

Menyinggung siapa saja yang dapat dikernai fasilitas tersebut, dia menyebutkan mereka yang berpenghasilan di bawah Rp4,8 miliar. Diakuinya dengan diterapkannya kebijakan ini pemerintah ingin menghimpun UMKM sebanyak-banyaknya masuk dalam sistem perpajakan.

Lantas apakah penghasilan atas investasi dikenakan pajak ? Saragi menjelaskan ada beberapa investasi yang dikenakan pajak final, yaitu dipotong PPh Pasal 4 ayat 2. Namun, ada investasi yang termasuk dalam PPh seperti bunga deposito dan jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia serta diskon jasa giro. Tarifnya sebesar 20 %. Sedangkan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota masing-masing tarifnya 10 %.

Menanggapi peraturan pajak e-Commerce yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1 April 2019, Saragi menilai  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 010/PMK.010/2018 bagus dalam upaya terus meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Dia menyarankan agar pemerintah segera membuat payung hukumnya bagi pelaku usaha melalui sistem elektronik ini.

“Kita juga berharap regulasi pemerintah ini perlu gencar disosialisasikan kepada masyarakat terutama pelaku usaha dan melibatkan konsultan pajak sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak,” tambah Saragi.(fur)

Apa Tanggapan Anda?