Wajib Pajak Harus Tingkatkan Kepatuhan

33
                                                                            Silvia Koesman,SE,BKP

EDISIMEDAN.COM, MEDAN – Jika wajib pajak (WP) merasa tidak nyaman dalam pemeriksaan fiskus misalnya karena dipertanyakan mengenai kehidupan pribadi atau gaya hidup (lifestyle) maka WP harus meningkatkan kepatuhan  melakukan pelaporan perpajakan.

“Kehidupan pribadi dan biaya hidup bersifat relatif. Namun, jika diusik terkesan  kita merasa tak nyaman. Karena itu kita lebih meningkatkan kepatuhan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Konsultan Pajak Silvia Koesman,SE,BKP di Medan, Rabu (27/2).

Menjawab pertanyaan terkait Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.03/2018 mengenai cara lain menghitung peredaran bruto, dia menyebutkan dengan melaksanakan pembukuan dan pencatatan tadi wp sudah dapat menujukkan bukti pendukung. Sehingga fiskus dapat menghitung peredaran bruto dengan sejumlah cara.

Berdasarkan PMK tersebut, Silvia menjelaskan, ada  8 cara menghitung peredaran bruto yaitu transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan uang, satuan dan /atau volume, penghitungan biaya hidup dan metode pertambahan kekayaan bersih. Selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi dan penghitungan rasio.

Lantas siapakah yang wajib menyelenggarakan pembukuan, dia menyebutkan WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dengan peredaran brutonya mencapai Rp4,8 miliar lebih. Mereka ini dapat menghitung penghasilan nettonya menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Syaratnya memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam jangka 3 bulan pertama dari tahun pajak.

“Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, terdiri dari catatan mengenai laporan keuangan atas harta (aset), kewajiban (liabilitas), modal (ekuitas), penghasilan, biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang,” jelas Silvia yang juga pengurus IKPI Medan ini.

Dia menambahkan WP yang melakukan pencatatan harus menggambarkan peredaran atau penerimaan bruto yang  diperoleh dari satu jenis usaha/tempat usaha dan kewajiban atas harta. Tentu saja atas pembukuan/pencatatan tersebut akan memudahkan pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPnBM. Bahkan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/ pekerjaan bebas.

“Cara lain menghitung peredaran bruto adalah penghitungan biaya hidup. Biaya hidup di sini sama dengan pendekatan konsumsi yaitu perbandingan antara biaya hidup yang dikeluarkan oleh WP setiap tahunnya seperti konsumsi rumahtangga, pendidikan, transportasi, perawatan kesehatan, pajak, retribusi, gaya hidup dengan penhasilan diterima dalam tahun berjalan,” papar Silvia.

Aturan ini berlaku katanya sejak diundangkan dan ditujukan kepada WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan menyimpan bukti dokumen atas peredaran bruto  maka atas laba bersih atau omzet tidak dapat dilakukan oleh fiskus sehingga peredaran bruto tersebut harus dihitung dengan cara lain. Salah satunya menghitung biaya hidup (fur)

Apa Tanggapan Anda?