Home / MEDAN TODAY / Warga Jalan Juanda Tolak Karaoke Milo

Warga Jalan Juanda Tolak Karaoke Milo


Keberadaan Masjid An Nazafah, persis dibelakangnya terpisah tembok berdiri Karaoke Milo yang berlokasi di simpang Jalan Djuanda, Medan.

MEDAN| Keberadaan Karaoke Milo berlokasi di simpang Jalan Djuanda, Medan yang berjarak 20 meter dari dinding Masjid An Nazafah, dinilai mengganggu jamaah masjid beribadah, dan pembangunannya diduga terjadi permainan antara pihak karaoke dan oknum kepala lingkungan, lurah, camat serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Pasalnya, salah satu syarat untuk mendapatkan izin operasional tempat hiburan adanya surat tidak keberatan dari warga, seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang kepariwisataan Pasal 41 Point 2 Huruf H yang menyatakan bahwa harus melengkapi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan.

Menurut Sekretaris Majelis Persaudaraan Muslim (MPM) Mesjid An Nazafah, Zaman Mendrofa, warga sekitar dan jemaah Masjid An Nazafah tidak pernah membubuhkan tandatangan tidak keberatan terhadap keberadaan tempat hiburan tersebut.

Baca Juga:  Pesan Bobby Nasution ke Anak Yatim: Berani Ambil Resiko dan Kerja Keras

“Malah jauh sebelum Karaoke Milo dibangun dan beroperasi, warga telah melayangkan surat keberatan pada tanggal 8 September 2014 kepada Dispbudpar Kota Medan. Warga keberatan karena lokasi Karaoke Milo sangat dekat dengan Masjid An Nazafah,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang daftar usaha pariwisata Pasal 36 point 6 menyebutkan bahwa syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan, alam, panti pijat, karaoke, arena permainan, gelanggang olah raga sub jenis rumah billiar harus disertai dengan surat letak lokasi usaha yang berjarak lebih dari 100 meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat,” papar Zaman.

Dikemukakannya, keberadaan Karaoke Milo telah melanggar 2 produk hukum yaitu Perda No. 4 Tahun 2014 dan Perwal No. 29 Tahun 2014. “Kita minta Disbudpar Kota Medan menutup tempat Karaoke Milo itu agar warga dan jemaah masjid dapat menjalan ibadahnya dengan khusyuk apalagi menjelang bulan puasa ini,” pintanya.

Baca Juga:  Tahun 2018, Pemko dan DPRD Medan Targetkan Bahas 19 Ranperda
Warga dan Jemaah Masjid An Nazafah saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota DPRD Medan, MUI Kota Medan dan Dinas Pariwisata Medan, beberapa waktu lalu.
Warga dan Jemaah Masjid An Nazafah saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota DPRD Medan, MUI Kota Medan dan Dinas Pariwisata Medan, beberapa waktu lalu.

Karena itu, mereka mendesak agar Karaoke Milo segera ditutup, sesuai perintah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Medan beberapa waktu lalu. Zaman menuturkan bahwa Kota Medan selama ini sudah menjadi kota percontohan kerukunan umat beragama, dan dalam waktu dekat umat muslim akan menjalankan ibadah puasa dan pemilihan Walikota Medan.

“Jadi jangan karena hal ini dapat memicu suasana Kota Medan tidak kondusif karena apabila permintaan warga tidak ditindaklanjuti oleh Pemko Medan dalam hal ini Disbudpar, maka warga akan meminta dukungan ormas Islam seperti FPI serta MUI untuk menutup paksa karaoke tersebut.

“Sebagai warganegara yang taat hukum, kami sudah jalankan semua prosedur yang ada. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan wadah yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Namun, seluruh prosedur yang telah kami lakukan tidak juga ditindaklanjuti, maka kami akan meminta dukungan FPI,” sebut Zaman Mendrofa. [rez]

Terkait


Berita Terbaru