Home / NEWSSUMUT / Warga Negara Asing Kini Diawasi Sampai Tingkat Desa

Warga Negara Asing Kini Diawasi Sampai Tingkat Desa


Kanimsus Keimigrasian Kelas I Khusus Medan Robert Tobing didampingi Staf bidang Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) Harapenta Ginting, Alfred Napitupulu dan Reynaldy Saragih saat melakukan audensi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Sabtu (04/05/2018) di ruang rapat Bupati sekira pukul 10:00 Wib.

EDISIMEDAN.com, KARO- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di berbagai wilayah Indonesia.

Pengawasan ini bahkan akan dilakukan sampai tingkat desa-desa dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya. Untuk itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenhumkam Ronny Sompie dalam siaran persnya di Semarang mengatakan, pengawasan yang dilakukan sampai tingkat terkecil itu dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah tidak ingin kesempatan WNA yang tinggal di Indonesia justru dimanfaatkan untuk mengancam kedaulatan bangsa.

Terkait hal tersebut, Kanimsus Keimigrasian Kelas I Khusus Medan Robert Tobing didampingi Staf bidang Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) Harapenta Ginting, Alfred Napitupulu dan Reynaldy Saragih mengataka, pemberian Izin Masuk dan Izin Tinggal WNA yang datang berkunjung, bekerja dan menetap di Indonesia benar merupakan tugas Imigrasi.

Baca Juga:  Pemkab Karo Buka Posko Kepedulian Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Tongging

Akan tetapi Imigrasi juga membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dan akitivitas orang asing yang berada diwilayah pemerintahan Kabupaten/Kota, khususnya diwilayah Kecamatan.

“Hal ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan penyalahgunaan izin tinggal. Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan dan penindakan orang asing. Karena di Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah objek wisata yang sering dan banyak dikunjungi WNA,”ujar Robert Tobing saat melakukan audensi dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Sabtu (04/05/2018) di ruang rapat Bupati sekira pukul 10:00 Wib.

Ia mengatakan, pihak Keimigrasian sangat membutuhkan kepedulian, instansi terkait dan kerjasama masyarakat Karo untuk memberikan informasi tentang keberadaan orang asing yang berada di Karo.

“Hal ini yang menjadi maksud dan tujuan kita bertemu dengan Bupati. Oleh sebab itu pihak Imigrasi Kelas I Medan akan membuat kesepakatan atau MoU (Memory Of Understand) dengan Pihak Pemkab Karo dalam Pembentukan dan Pengukuhan Tim Pora Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Jika Pemkab Karo berkenan, maka rencananya akan kami undang Bupati untuk datang ke Medan pada tanggal (8/5/2018) di Grand Aston Medan guna penandatangan MoU Tim Pora Kecamatan, ini harapan kami selaku panitia dari Imigrasi Medan,” pintanya.

Baca Juga:  Dihanyutkan di Sungai Deli, Bayi Laki-laki Ini Selamat Setelah Ditemukan Warga

Menanggapi hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH didampingi Asisten 1 Pemerintahan Drs. Suang Karo-Karo, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Drs. Sarjani Tarigan, Kabag Hukum Setdakab Karo Monika Purba, SH menyambut baik rencana panitia Keimigrasian Kelas I Khusus Medan yang hendak menjalin kerjasama dengan Pemkab Karo dalam kegiatan penandatangan Mou yang sudah dijadwalkan panitia.

” Pembentukan Tim Pora sangat penting, sesuai yang dikatakan Tim peserta Audensi diatas. Pada awalnya para WNA itu datang ke Karo hanya berkunjung untuk berwisata. Namun kenyataannya, bisa saja terjadi perubahan pikiran yang justru tinggal di Karo. Memang pekerjaan ini tidak mudah, hal ini dapat tercapai jika diperkuat dengan adanya MoU tersebut,”ujar Bupati.

Sehingga untuk melakukan pengawasan dibutuhkan bantuan unsur terkait. Dengan begitu, pengawasan akan semakin ketat. Keberadaan WNA ilegal makin mudah terpantau dan diketahui. [anita]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up