Home / BISNIS / Yang Patut WP Ketahui Tentang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2017

Yang Patut WP Ketahui Tentang Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2017


Konsultan Pajak, Silvia Koesman

EDISIMEDAN.com, MEDAN – Masyarakat wajib pajak (WP) yang telah mengikuti fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang tidak, harus memanfaatkan kesempatan baik yang diberikan pemerintah melalui pengungkapkan harta bersih.

WP harus secepatnya ikut ambil bahagian menyusul terbitnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2017 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Final Pengungkapan Harta Bersih.

“Namun, DJP maupun konsutan pajak perlu mensosialisasikan lagi untuk mendorong program ini lebih cepat terealisir di tengah masyarakat, apalagi aturan ini tidak mengatur batas waktu dan berlaku sejak 20 November 2017,” kata Konsultan Pajak Silvia Koesman,SE kepada edisimedan.com, Sabtu (2/12/2017)

Dia mengemukakan hal itu menanggapi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 tentang perubahan kedua atas PMK No 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Baca Juga:  DBS dan Manulife Jalin Kemitraan Asuransi Perbankan Berjangka 15 Tahun

Diakuinya, masih banyak masyarakat belum memahami tentang kebijakan ini. Alangkah baiknya DJP dan konsultan pajak lebih meningkatkan penyuluhan kepada WP sebelum Surat Perintah (SP2) pemeriksaan diterbitkan.

BACA JUGA

“Jika SP2 sudah diterbitkan oleh DJP, maka tidak ada lagi kesempatan bagi WP untuk mengungkapkan harta melalui SPT masa PPh Final. Ini sangat kita sayangkan karena terkena sanksi berupa denda. Besaran denda yang dikenakan juga lumayan 200 % bagi peserta amnesti pajak atau 2 % per bulan paling lama 24 bulan bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak,” kata Silvia. [BACA HALAMAN SELANJUTNYA]

Terkait


Berita Terbaru
 
Scroll Up