EDISIMEDAN.com, MEDAN– Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Srikandi Mandiri berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumatera Utara menyelenggarakan Srikandi Women Leadership Forum 2026 dengan tema “Breaking Barriers, Building the Future” yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (24/4/2026) pagi.
Kepala Dinas P3AKB Sumut, Dwi Endar Purwanti, menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini tidak boleh berhenti pada simbol kebaya atau fashion semata, melainkan harus dimaknai sebagai momentum membangun kemandirian dan ketangguhan perempuan. “Forum ini menjadi ruang bagi perempuan muda untuk meningkatkan kompetensi, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memperkuat peran mereka di ruang publik,” ujarnya.
Tujuan forum ini, kata dia, dirancang untuk membangun sensitivitas perempuan muda terhadap isu kepemimpinan, mendorong peningkatan kompetensi dan semangat mendaki jalur pendidikan serta karier, menumbuhkan rasa percaya diri perempuan dalam memainkan peran di ruang publik.
“Dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan,” sebut Dwi Endar.
Regional CEO Sumatera 1 Bank Mandiri, I Gede Raka Arimbawa, menekankan bahwa tantangan perempuan saat ini bukan lagi soal kapasitas, melainkan kesempatan. “Perempuan telah membuktikan ketangguhan dan kecerdasannya. Yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu, memberikan ruang, dan mendorong lebih banyak perempuan untuk berada di meja pengambilan keputusan,” katanya.
Forum ini diikuti sekitar 600 peserta, terdiri dari pejabat Pemprov Sumut, ketua organisasi perempuan, nasabah prioritas Bank Mandiri, pelajar, mahasiswa, serta calon pemimpin muda.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya menyoroti masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di daerah. Ia menekankan pentingnya membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan, baik di pemerintahan maupun sektor ekonomi. “Dari 15 juta lebih penduduk Sumut, 7,8 juta adalah perempuan. Mereka adalah penentu masa depan daerah ini. Melalui forum seperti ini, kita berharap lahir perempuan-perempuan hebat yang mampu menembus tingkat nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh serta kolaborasi lintas sektor.
Dalam paparannya, Arifah mengungkapkan bahwa masih banyak korban yang belum berani melapor karena rasa takut, stigma, ketergantungan ekonomi, maupun keterbatasan informasi terkait akses layanan. “Kekerasan tidak hanya terjadi dalam relasi pasangan, tetapi juga meluas di ruang-ruang sosial lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi banyak perempuan, isu paling mendasar yang harus dihadapi adalah memastikan keamanan diri,” ujarnya.
Data BPS tahun 2025 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Utara berada di angka 91,5, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 91,85. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan capaian positif dengan angka 0,399, lebih baik dibanding rata-rata nasional 0,421.
Namun, hasil survei nasional tetap mengkhawatirkan. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Sedangkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat 1 dari 2 anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.
Sepanjang tahun 2025, SIMFONI PPA mencatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan korban mencapai 37.372 orang. Arifah menekankan bahwa angka tersebut menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan.
“Persoalan ini nyata, bukan sekadar angka statistik. Kita harus memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil. Penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat, dunia pendidikan, aparat penegak hukum, dan media,” tegasnya. (RED)
