EDISIMEDAN.com, MEDAN– irektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono pada 3 Februari 2026 di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta.
PKS ini merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya yang telah berakhir pada 19 Juni 2024. Dalam kerja sama sebelumnya yang berlangsung pada 2021 hingga 2024, kolaborasi DJP dan Bareskrim Polri berhasil mengamankan penerimaan negara sekitar Rp2,8 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, berdasarkan data internal DJP, penerimaan tersebut berasal dari kegiatan pemblokiran dan penyitaan sebesar Rp2,65 triliun serta dari penghentian penyidikan sebesar Rp229,55 miliar. Selain itu, kerja sama tersebut juga menghasilkan 366 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (P-21), 252 kegiatan penyitaan dan pemblokiran, 76 koordinasi penghentian penyidikan, serta 355 berkas pelimpahan tersangka dan barang bukti.
Dalam PKS yang baru, DJP dan Bareskrim Polri menyepakati enam ruang lingkup kerja sama, meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, penegakan hukum di bidang perpajakan, asistensi penanganan perkara, penanganan bersama tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan DJP, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
“Sebagai langkah nyata menjaga kepercayaan publik, telah disepakati pula penanganan tindak penipuan yang mengatasnamakan DJP,” ujar Bimo.
DJP mencatat adanya peningkatan pengaduan terkait penipuan pajak. Sepanjang 2024 hingga 2025, jumlah pengaduan yang masuk melalui kanal resmi meningkat dari 1.672 pengaduan pada 2024 menjadi 2.010 pengaduan pada 2025, atau naik sekitar 20,2 persen.
Bimo menegaskan, pengesahan PKS ini menjadi payung penerapan multidoor approach dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor perpajakan. (Red)
