Rico Waas Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Diskon 50 Persen

RINGKASAN
  • Pemko Medan membebaskan PBB-P2 2027 bagi wajib pajak dengan ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun; pembebasan berlaku otomatis melalui e-SPPT.
  • Program diperkirakan menjangkau 61.376 objek pajak, dengan total nilai pembebasan Rp3,85 miliar dan rata-rata ketetapan sekitar Rp63.000 per tahun.
  • Tunggakan PBB-P2 2026 dan tahun sebelumnya yang nilainya di bawah Rp100.000 mendapat potongan pokok pajak 50 persen serta penghapusan sanksi dan denda, jika dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
  • Penerima terbanyak berada di Medan Labuhan sebanyak 12.829 objek pajak dan Medan Belawan 10.109 objek; kebijakan diumumkan Wali Kota Rico Waas di Balai Kota Medan pada 19 November 2026.

EDISIMEDAN.com, MEDAN– Pemerintah Kota Medan menyiapkan program stimulus ekonomi berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 serta diskon tunggakan sebesar 50 persen bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Program tersebut diperkirakan menyasar 61.376 objek wajib pajak di Kota Medan.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Pembebasan PBB-P2 Tahun 2027 berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan. Ketetapan tersebut nantinya langsung tercatat dalam sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data Bapenda, total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Program ini terutama menyasar pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63.000 per tahun.

Selain itu, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus penghapusan sanksi dan denda untuk tunggakan PBB-P2 Tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya *yang nilainya di bawah Rp100.000.* Syaratnya, wajib pajak melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kaban Bapenda M Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasat Pol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi yang membutuhkan keringanan, sekaligus menjaga perputaran ekonomi daerah.

Meski memberikan stimulus, ia menegaskan dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan serta mencegah kebocoran pajak.

Adapun sebaran penerima manfaat terbanyak berada di Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 12.829 objek pajak, Medan Belawan 10.109 objek, serta Medan Tuntungan dan Medan Marelan.(red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *