EDISIMEDAN.com, MEDAN– Pendapatan negara di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp30,08 triliun hingga 30 September 2026. Capaian tersebut setara 79,29 persen dari target dan tumbuh 54,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi belanja, realisasi APBN di Sumut mencapai Rp52,81 triliun atau 74,75 persen dari pagu, meningkat 18,61 persen secara tahunan.
Kinerja APBN tersebut turut diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Pemerintah pusat mengalokasikan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,05 triliun pada 2026 untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumut.
Dari jumlah tersebut, tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp5,16 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,89 triliun.
Hingga September 2026, tambahan TKD yang telah disalurkan mencapai Rp4,82 triliun. Rinciannya, DAU sebesar Rp4,27 triliun dan DBH Rp555,83 miliar. Seluruh dana tersebut telah disalurkan 100 persen ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Perkembangan kinerja APBN tersebut disampaikan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumut dalam siaran pers di Medan, 26 Oktober 2026.
Perwakilan Kemenkeu Sumut terdiri atas Rudy Rahmaddi selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumut, Tunas Agung Jiwa Brata (Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPb Sumut), Rustanto (Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/DJKN Sumut), Belis Siswanto (Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/DJP Sumut I), serta Dionysius Lucas Hendrawan (Kepala Kanwil DJP Sumut II).
Belanja Modal Melonjak
Dalam siaran pers tersebut dijelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga September 2026 mencapai Rp17,33 triliun atau 59,53 persen dari pagu. Angka ini tumbuh 37,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai mencapai Rp9,68 triliun atau 75,37 persen dari pagu, tumbuh 22,10 persen. Sementara belanja barang terealisasi Rp4,96 triliun atau 49,94 persen dari pagu, meningkat 30,05 persen.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp2,68 triliun atau 42,43 persen dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 243,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp782,25 miliar.
Belanja modal antara lain diarahkan untuk pembangunan prasarana strategis, peningkatan konektivitas, program Wajib Belajar 13 Tahun, ketahanan sumber daya air, serta pendidikan tinggi.
Pada 2026, anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Sumut melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Adapun belanja bantuan sosial pemerintah pusat terealisasi Rp9,56 miliar atau 77,41 persen dari pagu.
TKD Terealisasi Rp35,48 Triliun
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga September 2026 mencapai Rp35,48 triliun atau 85,40 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 11,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
DAU menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp23,86 triliun atau 85,40 persen dari pagu. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp7,25 triliun atau 86,29 persen.
Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp2,82 triliun atau 89,06 persen dari pagu, meningkat 103,89 persen secara tahunan. Sedangkan Dana Desa mencapai Rp1,43 triliun atau 80,09 persen dan DAK Fisik Rp119,34 miliar atau 54,33 persen.
Percepatan penyaluran TKD turut didukung kebijakan relaksasi persyaratan penyaluran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan pemenuhan dokumen persyaratan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.
Bansos Jangkau 3,86 Juta Penerima
Dari sisi perlindungan sosial, APBN telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp2,59 triliun hingga September 2026 dengan menjangkau sekitar 3,86 juta penerima manfaat.
Bantuan tersebut terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp1,36 triliun untuk 2.260.027 penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp1,18 triliun untuk 1.512.821 keluarga penerima manfaat, serta bantuan sosial tunai Rp53,92 miliar untuk 89.865 penerima manfaat.
Dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Penyaluran KUR di Sumut mencapai Rp13,89 triliun kepada 206.460 debitur. Jumlah tersebut tumbuh 21,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp6,41 triliun, disusul perdagangan besar dan eceran sebesar Rp4,50 triliun.
Tiga daerah dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Deli Serdang Rp1,73 triliun, Kota Medan Rp1,47 triliun, dan Kabupaten Langkat Rp1,07 triliun.
Sementara pembiayaan UMi mencapai Rp559,85 miliar kepada 81.727 debitur atau mengalami kontraksi 3,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran terbesar berada di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp536,89 miliar.
Penerimaan Pajak Tumbuh 64,49 Persen
Dari sektor perpajakan, penerimaan pajak Sumut hingga September 2026 mencapai Rp23,49 triliun atau 72,68 persen dari target tahunan sebesar Rp32,32 triliun.
Penerimaan tersebut tumbuh 64,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontributor utama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri sebesar Rp8,08 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp5,53 triliun.
Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp4,38 triliun atau 143,21 persen dari target APBN sebesar Rp3,06 triliun. Capaian tersebut tumbuh 68,96 persen secara tahunan.
Berdasarkan komponennya, penerimaan bea masuk mencapai Rp691,15 miliar atau meningkat 20,41 persen. Bea keluar sebesar Rp3,29 triliun, tumbuh 104,16 persen, sedangkan penerimaan cukai mencapai Rp406,27 miliar atau mengalami kontraksi 0,7 persen.
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga September 2026 mencapai Rp2,20 triliun atau 86,33 persen dari target Rp2,55 triliun.
PNBP tersebut terdiri atas PNBP lainnya sebesar Rp979,91 miliar atau 113,44 persen dari target dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,22 triliun atau 72,42 persen.
Dari sektor pengelolaan aset negara, piutang, dan lelang, penerimaan PNBP tercatat Rp72,39 miliar atau sekitar 92 persen dari target Rp78,50 miliar.
Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp50,45 miliar, penerimaan lelang Rp21,26 miliar, serta piutang negara Rp677 juta.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Sumut hingga September 2026 menunjukkan peningkatan pendapatan dan belanja negara, sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial, pembiayaan UMKM, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana.
Sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pelaksanaan APBN berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Catatan redaksi: Sebelum diterbitkan, ada dua hal yang perlu dikonfirmasi kepada narasumber:
Angka tambahan TKD Rp8,05 triliun merupakan alokasi tambahan, sedangkan Rp4,82 triliun merupakan realisasi penyalurannya. Keduanya perlu dibedakan secara jelas.
Penulisan pertumbuhan pendapatan negara 54,95 persen sebaiknya dipastikan kembali basis pembandingnya, termasuk komponen penerimaan yang digunakan.(red)
