EDISIMEDAN.com, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)ojk memastikan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga hingga triwulan II 2026 di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta kenaikan harga energi.
Dalam rapat berkala KSSK III Tahun 2026 yang digelar pada 28 Juli 2026, KSSK menyatakan koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan.
KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (diwakili Pejabat Gubernur Sementara BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan sektor keuangan serta menyiapkan langkah mitigasi menghadapi risiko global.
“Risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” demikian disampaikan dalam siaran pers KSSK Nomor 03/KSSK/Pers/2026, Senin (3/8/2026).
KSSK menyebutkan, ekonomi global masih menghadapi tantangan akibat eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak terhadap pasokan energi, harga minyak, perdagangan global, serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan.
Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 5,6 persen hingga 6 persen (yoy), didukung konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi, belanja pemerintah, serta berbagai program prioritas nasional.
Daya beli masyarakat tetap terjaga berkat peran APBN sebagai shock absorber melalui program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta berbagai stimulus pemerintah.
Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir triwulan II 2026 menunjukkan kinerja positif. Pendapatan Negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen (yoy). Sementara Belanja Negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen (yoy).
Belanja tersebut antara lain digunakan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN, subsidi serta kompensasi energi.
Program MBG hingga periode tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat.
Dari sisi moneter, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 2,88 persen (yoy), masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Sementara itu, sektor perbankan juga menunjukkan ketahanan. Kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67 persen (yoy) menjadi Rp9.080,9 triliun, dengan kualitas kredit tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross berada di level 2,09 persen.
Permodalan perbankan nasional juga tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 23,70 persen.
Di sektor pasar modal, meski sempat mengalami tekanan akibat ketidakpastian global, IHSG mulai menunjukkan pemulihan. Pada akhir Juli 2026, IHSG ditutup pada level 6.236,13 atau menguat 10,51 persen secara bulanan.
KSSK juga menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung sektor riil, serta mendorong pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS berkomitmen memperkuat coordinated policy response guna memitigasi risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan,” ujar KSSK.
Rapat berkala KSSK berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.(Red)
